Search Results

3799 item ditemukan

Postingan Blog (3798)

  • DLH Banjarmasin Wanti-Wanti Panitia Kurban Agar Gunakan Bungkus Ramah Lingkungan

    terasbanua.com, Banjarmasin - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin mewanti-wanti warga khususnya panitia kurban agar mengunakan bungkus ramah lingkungan pada daging kurban yang akan dibagikan. "Seperti tahun sebelum-sebelumnya sesuai imbauan Wali Kota agar tidak mengunakan kantong plastik untuk bungkus daging," ucap Kepala DLH Kota Banjarmasin. Tidak hanya itu, pihaknya juga menghimbau warga agar berinisiatif untuk membawa wadah sendiri saat hendak mengambil daging kurban. Tentunya himbauan ini sebagai bentuk dukungan dalam mengurangi sampah plastik di Kota Banjarmasin. "Solusinya juga bisa mengunakan pembungkus daun pisang yang merupakan kearifan lokal," ujarnya. Selain itu, mendekati Hari raya Idul Adha 1443 Hijriah, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin berencana akan melaunching pengunaan bungkus ramah lingkungan pada daging kurban seperti bakul. "Tanggal 9 nanti ada launching pembungkus daging mengunakan bakul bersama Pak Wali Kota, itu akan kita bagikan ke beberapa mesjid," terangnya. Di samping itu, ia terus mengingatkan para panitia kurban untuk tidak membuang maupun membersihkan jeroan atau limbah hewan kurban ke sungai agar tidak mencemari lingkungan. Sekarang ini pun, pihaknya berusaha menjalin kerja sama dengan Perusahaan Limbah Daerah (PLD) untuk mengangkut limbah kurban nantinya. "Itu salah satu upaya yang kita lakukan," tuturnya. Tidak dipungkirinya, masih ada panitia kurban yang menghiraukan imbauan untuk tidak mengunakan plastik ataupun membuang limbah ke sungai. Mengingat himbauan ini tidak ada dalam Peraturan Daerah (Perda) dan tidak ada sanksi yang dapat diberikan sehingga terus kecolongan. Namun pihaknya berusaha mengingatkan dan memberikan teguran kepada warga untuk tidak mengulangi lagi. "Seiring waktu nanti menjadi kebiasaan, maka terus kita himbau melalui surat edaran yang ada," pungkasnya. Hamdiah

  • Belum Penuhi Kouta, SMPN 22 Banjarmasin Masih Buka Penerimaan Calon Siswa Baru Secara Offline

    terasbanua.com, Banjarmasin - Hingga saat ini SMPN 22 Banjarmasin yang terletak di Komplek Wartawan, Jalan Simpang Layang, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin masih membuka penerimaan calon siswa baru. Pasalnya, saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online untuk tahun ajaran 2022/2023 di SMPN 22 Banjarmasin masih belum memenuhi kouta penerimaan siswa. "Sekarang ini kita buka penerimaan calon siswa melalui jalur offline yang kriterianya di luar jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi," ucap Kepala Sekolah SMPN 22 Banjarmasin, Fahriannoor saat ditemui, Rabu (6/7/2022). Adapun untuk saat ini, calon siswa yang telah terdaftar di sekolahnya masih jauh dari kouta penerimaan. Sehingga pihaknya mendapat dispensasi waktu dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin secara khusus untuk bisa memenuhi kouta yang tersedia sebanyak 128 siswa dengan jumlah 4 Rombongan Belajar. "54 calon siswa yang baru daftar ulang," ungkapnya. Dalam upaya memenuhi kouta siswa yang masih kurang. Pihaknya telah bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain agar mengarahkan calon siswa yang tidak diterima agar mau mendaftar di sekolah SMPN 22 Banjarmasin. Tak dipungkirinya, kekurangan kouta siswa di SMPN 22 Banjarmasin dalam PPDB sudah sering terjadinya setiap tahunnya. Mengingat SMPN 22 Banjarmasin masuk sekolah pinggiran yang jarang diminati calon siswa dibandingkan sekolah-sekolah lain yang berada di pertengahan kota. "Kami siap merangkul calon siswa yang tidak diterima di pilihan sebelumnya. Mereka juga pasti dapat hak yang sama bersekolah di sini," pungkasnya. Hamdiah

  • Bukan Zonasi, DPKP Banjarmasin Terapkan Response Time 15 Menit Menuju Lokasi Kebakaran

    terasbanua.com, Banjarmasin - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banjarmasin berencana akan lebih meningkatkan proteksi kebakaran melalui aplikasi E-Damkar. "Kita menyikapi keputusan Menteri Dalam Negeri tentang response time 15 menit menuju lokasi kejadian," ucap Kepala DPKP Kota Banjarmasin, Budi Setiawan baru-baru ini. Namun untuk penerapannya, diakui Budi masih belum bisa dilakukan untuk sekarang. Pasalnya masih menunggu disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPKP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin. "Setelah disahkan dan aplikasi juga jadi, baru kita terapkan," ungkapnya. Ia menjelaskan bahwa penerapan proteksi kebakaran tidak memberlakukan per wilayah. Melainkan, response time terdekat dari titik terjadinya kebakaran. Dalam artian yang memiliki kewajiban untuk memadamkan kebakaran hanya Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) atau Pasukan Memadamkan Kebakaran (PMK) yang response time dengan jarak tempuh hanya 15 menit saja. Namun, jika lewat dari waktu 15 menit tersebut. Maka tidak diperkenankan untuk menuju lokasi terjadinya kebakaran. "Makanya kita buat aplikasi E-Damkar yang nantinya ada operator atau regulator bertugas untuk menentukan diperbolehkan jalan atau tidaknya BPK saat kebakaran," terangnya. Ia menekankan aturan tersebut diberlakukan sebagaimana tugas DPKP yang menaungi BPK atau PMK yang ada di Kota Banjarmasin untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya terhadap mereka. Di sisi lain, selain mengembangkan aplikasi E-Damkar sebagai proteksi kebakaran untuk seluruh BPK/PMK di Kota Banjarmasin. Melalui aplikasi tersebut juga nantinya masyarakat bisa mengetahui informasi mengenai lokasi titik terjadinya kebakaran. Tidak hanya itu, setiap BPK/PMK yang ada di Kota Banjarmasin juga akan terlihat melalui aplikasi E-Damkar tersebut yang mana pihaknya sekarang ini mulai memberikan titik koordinat pada seluruh BPK/PMK agar terlihat dalam peta yang terdapat di E-Damkar. "Jadi terlihat semua nantinya," ujarnya. Ia menegaskan kalaupun jika saat penerapan respons time ini nanti diindahkan para BPK/PMK. Maka, siap-siap akan menerima sanksi. Sanksi yang diberikan pun tidak main-main, jika sanksi teguran yang diberikan beberapa kali namun masih dihiraukan. Maka pihaknya siap mencabut izin beroperasi hingga mengeluarkan BPK/PMK yang terdaftar di E-Damkar jika melanggar. "Kita dengan tegas akan berikan sanksi bagi mereka yang melanggar," tandasnya. Di samping itu, pastinya dalam aturan safety riding ke depannya akan dilakukan pelatihan kepada pengemudi armada BPK/PMK yang telah memenuhi syarat wajib sebelumnya. Seperti usia minimal 21 tahun dan memiliki SIM selama tiga tahun. "Rencananya bulan Juli ini kita ada melakukan pelatihan safety riding itu kerja sama dengan pihak terkait dan kegiatan itu terus dilaksanakan. Misalnya empat bulan sekali," bebernya. Namun sebelum melakukan pelatihan pada pengemudi, maka dilakukan pengecekan terlebih dahulu pada armada yang digunakan BPK/PMK layak tidaknya. Mengingat penyebab kecelakaan lalu lintas saat menjalankan tugas itu ada dua faktor yakni keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) nya atau peralatan yang digunakan yang juga sangat berpengaruh apabila tidak layak. Hamdiah

Tampilkan Semua