Keterbatasan Dana, Kadin Sulit Berinovasi Baru

TERAS BANUA, BANJARMASIN - Guna memudahkan para pelaku UMKM dalam mengakses perizinan dan bantuan modal serta yang lainnya. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kalsel, berencana akan membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk program ekonomi kreatif bagi UMKM di Kalsel.

Edy Suryadi, Ketua Kadin Provinsi Kalsel

Hal tersebut disampaikan oleh M. Syaripuddin, Wakil Ketua DPRD Kalsel, yang turut berhadir dalam acara

Pelaksanaan Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) dengan mengusung tema 'Era Peradaban Baru UMKM Kalsel Go Digital', di hotel Best Western Kindai Hotel, Senin (11/1/2021) pagi.


Mengenai rencana tersebut pihaknya telah melakukan inisiasi. Tentunya program ekonomi kreatif ini selain memudahkan pelaku usaha dalam mengurus keperluan, tetapi juga sebagai perlindungan bagi UMKM di Kalsel.


"Ini sebagai wadah untuk UMKM agar bisa mengakses bantuan permodalan dan sebagainya sehingga UMKM bisa tumbuh di Kalsel," kata Syaripuddin.


Diakuinya, hampir 80 persen pelaku UMKM di Kalsel mengalami kesulitan dalam mengakses perizinan selama ini, kesulitan akses permodalan, dan kesulitan akses dalam mendapatkan bantuan-bantuan di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda.


"Nah inilah yang akan kita susun ke depan walaupun ini terlambat sebenarnya tapi ini harus kita jalankan karena bagaimana pun ke depan itu pasti diatur dengan sedemikian rupa, kita harus bisa melakukan kolaborasi dalam menghasilkan inovasi terhadap pelaku-pelaku UMKM," pungkasnya.


Tentunya program ini, selaras dengan era peradaban baru UMKM Kalsel Go Digital karena sudah ada perdanya yang telah mengimbangi.


"Ini tugas kita bersama ke depannya. Pemerintah, Kadin, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan lain sebagainya. Pokoknya semua harus bersatu dalam menghadapi Covid-19. Itu harapan saya ke depannya," ucapnya.


Ditargetkan program ekonomi kreatif ini akan rampung pada bulan Januari ini.


Sementara itu, Ketua Kadin Provinsi Kalsel, Edy Suryadi, mengatakan selama pandemi Covid-19 melanda, fasilitas yang diberikan pemerintah pusat untuk UMKM di Kalsel berkurang untuk pembinaan.


"Jangan sampai nanti UMKM kita mendapat pinjaman tetapi tidak bermanfaat atau tidak menghasilkan. Ini harus kita bina. Daerah melakukan pembinaan, wadah atau tempatnya," terangnya.


Bahkan, dalam persiapan pelatihan untuk pelaku UMKM di Kalsel di masa pandemi Covid-19 ini dibatasi. Pasalnya pihaknya mengalami keterbatasan dana. Hingga di masa seperti ini mereka pun kesulitan untuk melakukan inovasi baru.


"Kami sudah menyiapkan pelatihan-pelatihan tapi kami terbatas, tidak bisa terlalu banyak, karena biaya yang kami pakai hanya biaya dari organisasi, hasil dari iuran anggota. Nah ini yang kami kesulitan untuk melakukan terobosan terbaru lagi. Maka dari itu kami mengajak pemerintah daerah untuk ikut serta membantu dalam permasalahan ini," tuturnya.


(Hamdiah)

8 tampilan0 komentar