Kecelakaan Lalu Lintas Terulang Lagi, Dinas Damkar Banjarmasin Segera Laksanakan Pelatihan Sopir

terasbanua.com, Banjarmasin - Insiden kecelakaan lalu lintas antara mobil Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) dengan penguna jalan hingga tewas kembali terulang.



Tentunya insiden kecelakaan ini sangat disayangkan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Banjarmasin. Mengingat kasus serupa terus terjadi.


"Untuk kesekian kalinya terjadinya lagi. Ke depannya melakukan pembinaan pada dan pelatihan anggota BPK terutama sopir," ungkap Kepala Damkar dan Penyelamatan Kota Banjarmasin, Budi Setiawan saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Rabu (18/5/2022).


Dimana nantinya, pada pembinaan dan pelatihan ini pihaknya akan bekerja sama dengan pihak kepolisian mengenai safety riding saat di jalan umum.


Setelah mengikuti pembinaan dan pelatihan itu, sopir yang mengemudikan mobil BPK akan mendapat sertifikat yang menandakan bahwa sopir telah layak mengemudi mobil BPK.


"Secara teknis artinya mereka telah mendapatkan ilmu mengenai tata cara mengemudi dengan baik," tuturnya.


Menurutnya, selama ini yang hanya dipermasalahkan dan disesali masyarakat hanya safety riding dari mobil BPK saat menjalankan tugas.


Di samping itu, BPK sangat peran penting dalam membantu masyarakat yang terkena musibah kebakaran selama ini.


"Secepatnya akan kita laksanakan itu," cetusnya


Adapun mengenai aturan pembagian titik zonasi pemadam kebakaran. Menurutnya sudah jelas dalam aturan pemerintah bahwa jarak tempuh ke titik kebakaran yang dilakukan penanganan itu hanya berjarak 15 menit.


Dalam artian hanya BPK terdekat dengan di wilayah terjadinya musibah kebakaran saja yang melakukan pemadaman api. Terkecuali jika memang kondisi kebakaran sulit dikendalikan, maka BPK yang jarak tempuh 30 menit bisa turut membantu memadamkan.


"Itu dilakukan untuk menghindari insiden kecelakaan lalu lintas dan juga penumpukan oleh BPK saat memadamkan api," tandasnya.


Di samping itu, ia mengungkapkan bahwa dalam Perda Damkar yang masih digodok itu. Ada penekanan terhadap sanksi kepada BPK yang melanggar aturan zonasi, selain penekanan safety riding.


"Di situ ada hak dan kewajiban. Jika tidak terealisasi otomatis ada sanksi," pungkasnya.


(Hamdiah)

8 tampilan0 komentar