Kebijakan Pengajar Wajib Tes Swab, SMPN 3 Banjarmasin Siap Ikuti Prosedur

TERAS BANUA, BANJARMASIN - Sebelum diberlakukannya pembelajaran tatap muka di Banjarmasin untuk tingkat SMP dan SD di Banjarmasin yang direncanakan awal tahun ini, Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengeluarkan kebijakan bahwa tenaga pengajar di sekolah wajib melakukan tes swab terlebih dahulu sebelum mengajar tatap muka dimulai.

Seorang warga tengah menjalani tes swab
Seorang warga tengah menjalani tes swab

Tes swab ini akan dilakukan secara massal dan gratis untuk tenaga pengajar di sekolah. Nantinya Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin akan melakukan visitasi ke setiap Sekolah di Banjarmasin sebelum pembelajaran tatap muka digelar.


Mengenai hal itu, Kepala Sekolah SMPN 3 Banjarmasin, Tarmiji mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut secara langsung. Namun dirinya dan tenaga pengajar sudah mengetahui kabar tersebut melalui melalui grup WhatsApp yang beredar.


"Untuk saat ini belum ada kunjungan dari Dinas Kesehatan, mungkin sebentar lagi karena kita tahu yang dikunjungi bukan 1-2 sekolah saja kan. Kalau memang benar tentu ini kabar baik," katanya kepada jurnalis terasbanua.com saat ditemui di sekolah SMPN 3 Banjarmasin.


Pihaknya beserta guru-guru lainnya juga akan siap untuk mengikuti prosedur yang berlaku untuk pembelajaran tatap muka, apabila itu memang di haruskan.


"Kalau memang tes swab ini merupakan instruksi dari atasan kami siap melaksanakannya," ucapnya.


Saat ditanya apakah siswa nanti wajib menunjukkan surat non reaktif untuk bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah.


Diakuinya kalau dari pihaknya tidak ingin menitik beratkan kewajiban menyertakan surat keterangan non reaktif kepada siswa. Dikhawatirkan hal tersebut nantinya bebani orangtua siswa karena dalam situasi Covid-19 ini, perekonomian sedikit sulit. Selagi tidak ada permasalahan dan asal berada di zona hijau dan kuning dirasa sudah cukup bisa untuk mengikuti pembelajaran tatap muka.


"Rapid tes itu tidak kami wajibkan, karena itu ada biaya yang dikeluarkan dan tidak semua orang tua siswa yang tergolong mampu sehingga penyertaan itu tidak perlu bagi menurut saya selagi siswa memang berada di zona hijau atau kuning," terangnya.


Sebelumnya, pihak sekolah telah melakukan survei kesiapan pembelajaran tatap muka melalui izin dari orang tua siswa. Hasil survei menunjukkan 87 persen orang tua siswa yang setuju pembelajaran tatap muka.


"Untuk sistem pembelajaran sudah ditentukan oleh orang tua siswa sendiri. Kalau setuju maka siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Sedangkan yang tidak disetujui maka tetap akan mengikuti pembelajaran online saja," jelasnya.


Kemudian, lanjutnya pembelajaran online juga tetap berlaku untuk siswa yang bertempat tinggal di zona merah, guna menghindari resiko penyebaran Covid-19 di sekolah.


Selain itu, pembelajaran tatap muka di situasi covid-19 dipangkas menjadi 4 jam yang dimulai pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang dengan sistem di rolling setiap harinya.


Sementara itu, Nariansyah, Wakil Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kalsel, menyambut baik atas adanya tes swab massal untuk tenaga pengajar guru sebelum diterapkan pembelajaran tatap muka di sekolah.


"Saya setuju dan sangat mendukung dengan adanya swab untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu sekolah juga harus menyiapkan protokol kesehatan dengan ketat, baik peserta didik, guru dan tenaga kependidikan dengan selalu menerapkan 3M," tuturnya.


Tentunya penerapan pembelajaran tatap muka di sekolah haruslah sesuai dengan SKB 4 Menteri yang berlaku.


"Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan, sekolah harus mempelajari ketentuan SKB 4 menteri tersebut, wajib mengisi daftar periksa, menyiapkan surat pernyataan setuju dan tidak setuju dari orang tua siswa, dan tentunya penerapan protokol kesehatan yang berlaku," terangnya.


(Hamdiah)

64 tampilan0 komentar

Postingan Terakhir

Lihat Semua