• Krisna

Jika Tidak Ada Titik Terang Isu Pungli Dinkes Banjarmasin, Mahasiswa Ancam Demo

terasbanua.com, Banjarmasin - Edaran proposal permintaan iuran Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) pada 12 November 2021 lalu ke sejumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Kota Banjarmasin akhir-akhir ini menjadi perbincangan.

Hal tersebut karena dari permintaan iuran itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin kini dicurigai melakukan pungutan liar.


Hal tersebut diperkuat dalam edaran yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Machli Riyadi.


Ketua HMI Cabang Banjarmasin Nurdin Ardalepa mengatakan sangat menyayangkan adanya kejadian tersebut.


Ia merasa prihatin atas beredarnya isu tentang surat edaran permintaan bantuan dana oleh Dinkes Kota Banjarmasin ke sejumlah fasilitas kesehatan dan ASN di kota Banjarmasin.


"Hal ini senada yang pernah dulu kita suarakan beberapa bulan lalu, dengan membawa kajian perihal pungli vaksinasi dan lagi-lagi terdengar isu pungli untuk perayaan HKN. Pada dasarnya dana anggaran kesehatankan menjadi barometer utama sekarang di setiap penganggaran daerah, kenapa masih ada isu pungli?," ucap Nurdin. Kamis (18/11/2021).


"Apalagi hari ini yang di pungli adalah perihal kesehatan lagi, yang menjadi fokus kita  bersama sekarang tentunya percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi," lanjutnya.


Lebih dalam lagi HMI Cabang Banjarmasin juga mendesak DPRD Kota Banjarmasin dan Wali Kota untuk menyelesaikan ini, hari ini kami juga sedikit kecewa dengan DPRD Kota Banjarmasin dan Wali Kota.


"Padahal kami sudah memberikan surat audensi jauh-jauh hari tapi sampai hari ini jawabanya masih saja diagendakan, padahal banyak hal yang harus dibicarakan apalagi isu-isu seperti ini," ungkap Nurdin.


Nurdin Ardalepa juga menyatakan jauh-jauh hari mereka sudah bertamu ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan melalui bidang penerangan hukum meminta pengawalan dan keseriusan dalam mengawal isu-isu pungli dan penyelewangan seperti ini.


"Jika dalam beberapa minggu ke depan DPRD Kota dan Wali Kota Banjarmasin tidak memberikan titik terang perihal kasus ini kami akan melakukan aksi demonstrsi ke DPRD Kota serta membawa bukti-bukti aksi kami ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan," pungkasnya.


(Krisna)

7 tampilan0 komentar