Jika Hasil Sidang MK Mengecewakan, Kaum Buruh Tak Segan Lakukan Aksi Kembali

TERAS BANUA, BANJARMASIN - Para buruh di Kalimantan Selatan siap kembali turun ke jalan, jika hasil persidangan uji materi (Judicial Review) terhadap penolakan UU Cipta Kerja atau UU Omnibus Law di Mahkamah Konsitusi (MK) mengecewakan.

Aksi unjuk rasa buruh beberapa waktu lalu di Banjarmasin
Aksi unjuk rasa buruh beberapa waktu lalu di Banjarmasin

Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalsel, Mesdi saat dihubungi melalui telpon seluler oleh jurnalis terasbanua.com.


Ia menjelaskan bahwa upaya penolakan UU Omnibus Law oleh kaum buruh di Kalsel sudah pada tahap hasil persidangan uji materi oleh MK termasuk KSBSI melalui Dewan Pengurus Pusat (DPP).


"Saat ini belum ada gerakan, karena kami masih menunggu hasil persidangan uji materi oleh DPP KSBSI di MK. Sidangnya sudah dua kali digelar," bebernya melalui sambungan telepon, Selasa, (22/12/2020) pagi.


Ia pun mewanti-wanti jika hasil persidangan nanti tidak sesuai dengan yang telah mereka perjuangkan, pihaknya pun tidak segan akan kembali menggerakkan massa buruh untuk berunjuk rasa kembali.


"Jika hasilnya kurang bagus atau tidak sesuai harapan, maka kami akan menuntut revisi ulang. Tidak menutup kemungkinan kami akan kembali menggerakan massa buruh untuk turun ke jalan. Tentunya itu perlu dibicarakan terlebih dahulu di internal KSBSI Kalsel serta menunggu instruksi dari pusat," tuturnya.


Penolakan keras kaum buruh terhadap UU Cipta Kerja atau Omnibus Law agar segera dibatalkan, tentunya memiliki alasan. Kaum buruh menilai UU Cipta Kerja lebih menitik beratkan kaum buruh dan lebih condong pada pihak penguasa.


Ada beberapa pasal yang menjadi sorotan pihaknya, antara lain pasal 88C ayat (1) yang menyebut Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan pasal 88C ayat (2) yang menyebut Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Pasal tersebut dinilai mengembalikan buruh kepada rezim upah murah.


Selain itu, Undang Undang terkait ketentuan PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, dan pengurangan nilai pesangon juga dianggap merugikan kaum buruh.


"Itu sedikit pasal-pasal yang bakal merugikan kaum buruh. Jadi, kami menegaskan, KSBSI Kalsel menolak Omnibus Law. Cabut Omnibus Law atau paling minimal keluarkan klaster ketenagakerjaan dari Undang Undang ini," tegasnya.


(Hamdiah)

4 tampilan0 komentar