Jika ASN Nekat Mudik Ada Sanksi Menanti

terasbanua.com, Banjarmasin - Kebijakan larangan mudik terhadap seluruh masyarakat juga berlaku pada aparatur sipil negara (ASN).

Pj Wali Kota Banjarmasin, Akhmad Fydayeen.

Sebagaimana surat edaran (SE) nomor 8 tahun 2021, yang mengatur tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik, dan/atau cuti bagi pegawai ASN dalam masa pandemi Covid-19 sejak 6 hingga 17 Mei 2021.


"Larangan mudik juga berlaku buat ASN. Dan sudah disampaikan bahwa tidak boleh mudik," ucap Penjabat (Pj) Wali Kota Banjarmasin, Akhmad Fydayeen kepada awak media di Lobby Balai Kota Banjarmasin, Jumat (7/5/2021) siang.


Jika ada ASN yang nekat melakukan mudik maka akan ada sejumlah sanksi yang menanti bagi ASN yang nekat melanggar.


"Jika kedapatan mudik maka akan dikenakan sanksi PP Nomor 53 Tahun 2010, yakni sanksi disiplin ringan, sedang, dan berat" tegasnya.


Adapun tiga sanksi disiplin tersebut dijelaskan untuk sanksi ringan bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.


Kemudian, untuk sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.


Sedangkan, sanksi berat bisa berupa penurunan pangkat hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sampai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.


"Sanksi beratnya itu bisa sampai pemberhentian jika terbukti," pungkasnya.


Dayeen juga memberikan kesempatan Kepada masyarakat Kota Banjarmasin jika ingin melapor ASN yang kedapatan melakukan mudik.


"Kalau ada bukti mudik kita periksa, bisa dilaporkan. Kalau di pemko itu ada E-lapor bisa melapor disitu," terangnya.


Selain larangan mudik, ASN juga dilarang menyelenggarakan halal bihalal atau dalam rangka open house dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.


Sebagaimana dalam SE yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia.


"Termasuk halal bihalal dilarang juga bukan hanya masyarakat ASN juga, guna menghindari terjadinya ledakan kasus positif Covid-19 di lebaran," tandasnya.


(Hamdiah)

1 tampilan0 komentar