Jelang Pencoblosan, Bawaslu Catat 23 Dugaan Pelanggaran yang Terjadi

TERAS BANUA, BANJARMASIN. Menjelang Pilkada yang tinggal hitungan hari lagi, sejumlah pelanggaran masih saja terjadi.


Jelang Pencoblosan, Bawaslu Catat 23 Dugaan Pelanggaran yang Terjadi
Komisioner Bawaslu kota Banjarmasin, Subhani.

Diakui oleh Komisioner Bawaslu kota Banjarmasin, Subhani bahwa hingga saat ini Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) kota Banjarmasin sudah mencatat sekitar 23 dugaan pelanggaran yang diregister, diantaranya 5 dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah diregister dan direkomendasikan Komisi Aparatur Sipil (KASN).


"Terkait 5 pelanggar netralitas ASN, diantaranya 3 ASN melanggar pada tahap pencalonan, dan 2 ASN lagi pada tahap kampanye, semuanya masih dalam proses," terangnya saat ditemui dalam Sosialisasi Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, Rabu (2/12/2020) di Hotel G'Sign Banjarmasin.


Mengenai sanksi pelanggaran dari 3 ASN yang telah di proses, sepenuhnya keputusan sanksi diberikan oleh pihak KASN karena menurutnya Bawaslu hanya menyampaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN bersangkutan, tetapi 3 ASN yang telah proses ada yang telah dinyatakan pensiun sehingga tidak bisa diberikan sanksi.


Selain itu, dugaan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) juga sering terjadi. Sampai saat ini, sedikitnya ada 17 dugaan pelanggaran APK yang diduga melanggar tata letak-letak pemasangan dan sebagainya serta 1 dugaan pelanggaran di media sosial terhadap penyebaran konten dengan materi yang dilarang seperti berita bohong atau hoax, hasutan, dan ujaran kebencian menjelang Pilkada ini.


Terhitung 7 hari lagi menunju pencoblosan di 9 Desember mendatang, diakui Subhani bahwa tidak menutup kemungkinan potensi-potensi dugaan pelanggaran-pelanggaran akan terjadi.


"Jadi kami tetap melakukan pengawasan secara intensif, apalagi titik beratnya money politik dan keterlibatan ASN"


Beberapa langkah akan dilakukan untuk pengawasan menjelang Pilkada nantinya seperti menggiatkan patroli pengawasan di setiap daerah baik itu ditingkatan kecamatan, kelurahan bahkan pengawasan TPS setempat.


"Kalo ada tentu akan langsung kita proses sesuai dengan peraturan yang berlaku," Tutupnya.


(Hamdiah)

9 tampilan0 komentar