Jaminan Kesehatan Saat Pandemic Covid-19


Jaminan Kesehatan diberikan pemerintah dalam rangka menjamin kebutuhan dasar yaitu kesehatan bagi penduduk agar keterjaminan kesehatan dapat dilaksanakan pemerintah sehingga masyarakat tidak ada lagi yang terabaikan dari sisi kesehatan. Berbgaai media jaminan disediakan pemerintah dengan berbagai pola yang saat ini dijalankan melalui pola JKN yang diintegrasikan di BPJS Kesehatan.


Keberadaan Jaminan Kesehatan ini merupakan amanat dari Undang Undang Dasar 1945 dalam rangka menjadikan rakyat Indonesia sejahtera, sejahtera secara ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Jaminan Kesehatan yang saat ini diselengkarakan bagian dari proses social yaitu kegotongroyongan, dimana yang mampu tetap wajib ikut program ini sehingga dapat membantu bagi yang tidak mampu.


Kondisi masyarakat Indonesia yang beragam serta keadaan ekonomi yang sangat dinamis sehingga maka sudah semestinya program jaminan kesehatan pun menjadi lebih dinamis dalam menerapkan prosedur di masyarakat agar dapat benar benar memberikan mafaat bagi rakyat Indonesia dalam menikmati jaminan kesehatan.


Kondisi Ekonomi di saat Pandemic Covid – 19, dimana hampir di seluruh sendi ekonomi terdampak atas keadaan wabah ini. Keadaan masyarakat yang harus bertahan dalam kondisi ini juga harus diperhatikan. Banyak pengusaha UMKM yang memiliki penghasilan harian berdampak pada kondisi kesejahteraannya, mulai dari awal diberlakukannya PSBB hingga saat ini dengan berbagai macam program pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran wabah ini sedikit banyak mempengaruhi aktivitas eknomi para penggiat sector usaha UMKM, ditengah kesulitan ekonomi ini masalah yang muncul adalah kesejahteraan pendidikan dan kesehatan. Saat pemerintah membatasi tatap muka, maka masyakarat beralih dari pola pendidikan tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Dampak dari ini muncul kendala yaitu masalah jaringan internet yang harus disediakan oleh para orang tua, kemudian masalah pola pendidikan yang belum familiar melalui jarak jauh. Kemudian timbul masalah baru, ditengah himpitan ekonomi maka kebutuhan sehari hari saja sangat sulit tercukupi sehingga ada beberapa yang harus dikalahkan dalam sisi pengeluaran yaitu salah satunya adalah pembayaran iuran BPJS. Iuran ini juga berdampak dapa pelayanan jaminan kesehatan, saat iuran tidak terbayar maka peserta tidak dapat menikmati layanan kesehatan dengan program JKN, kecuali harus dengan berbayar secara individu. Membayar iuran BPJS saja kesulitan, apalagi harus membayar secara individu sedangkan untuk jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah daerah tidak dapat diberikan karena alasan yang bersangkutan pernah mendaftarkan program JKN melalui BPJS. Walhasil, para orang yang tidak memiliki financial cukup untuk berobat harus mencari hutang kesanak family ini menjadi beban tersendiri bagi mereka yang harus melalui ini.


Di tengah himpitan ekonomi dampak dari merebaknya wabah ini, banyak masyarakat kita yang jatuh bangun untuk membangun pondasi ekonominya. Dahulu mungkin mereka mampu untuk membayar iuran BPJS kelas 1, namun sekarang untuk membayar iuran kelas 3 saja kesulitannya sungguh luar biasa. Memang masalah ini adalah masalah kita sama untuk menghadapi pandemic covid 19, namun harus ada cara yang bisa memudahkan bagi mereka yang terdampak.


Dahulu mereka memiliki pekerjaaan tetap, karena dampak pandemic ini mereka harus menelan pil pahit atas effisiensi perusahaan mereka. Pekerjaan saja tidak punya bagaimana harus melanjutkan iuran BPJS Kesehatan sedangkan masalah kesehatan tidak memandang bulu dan tidak memandang kapan waktunya menimpa.


Beberapa masalah dalam sistem jaminan kesehatan kita yang ada ditemukan saat ini, yaitu :

  1. Pekerja yang telah tidak bekerja lagi karena alasan apapun sehingga mereka kesulitan untuk melanjutkan pembayaran Iuran BPJS Kesehatan maka mereka tidak akan dapat menikmati fasilitas jaminan kesehatan bahkan untuk mendaftakran menjadi Jamkesda pun mereka tidak bisa dengan alasan pernah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan padahal saat ini kondisi mereka telah menjadi keluarga pra sejahtera.

  2. Pelaku usaha, yang mana dahulu mereka untuk bayar Iuran BPJS Kesehatan bersusah payah untuk dapat membayarnya namun ditambah dengan kondisi ekonomi saat ini yang membuat mereka harus berjuang untuk bertahan hidup dengan pendapatan yang mulai menurun dan ditambah lagi dengan pengeluaran biaya pendidikan yang harus ditanggung, mengakibatkan mereka tak mampu lagi bayar Iuran BPJS Kesehatan dan ketika ingin mendapatkan faislitas Jaminan Kesehatan Daerah pun harus ditolak karena saat ini masih tinggal di rumah yang memadai padahal rumah itu masih berstatus kredit dan kreditnya pun sudah tertunggak. Atau mereka yang mengajukan jaminan kesehatan daerah ditolak dengan dasar pernah ikut BPJS Kesehatan dan ketika disurvey mereka tinggal di rumah orang tua yang memadai padahal rumah tersebut milik orang tua yang telah pensiun.

Dan banyak kasus lainnya yang mana menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan sebagaimana mestinya hal itu diperhatikan oleh Negara.


Solusi yang semestinya dapat diberikan kepada mereka untuk meringankan beban hidup mereka harus dipikirkan para pemangku kebijakan public. Kita harus bersatu saling bantu membantu untuk dapat menyelesaikan masalah dari dampak turunan pandemic covid – 19 ini. Para pemangku kebijakan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga para wakil rakyat harus mampu melihat lebih jauh dampak yang saat ini terjadi. Saat para rakyat berjuang untuk bertahan hidup mengatasi masalah ekonomi, paling tidak bagi mereka yang perlu dibantu untuk mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan dipermudah untuk menikmatinya.


Mari kita urai problematikanya dengan bersama sama, para praktisi, para akademisi, para politisi dan para pemangku kebijakan lainnya untuk duduk sama sama memikirkan masalah ini agar menemukan jalan keluarnya yang arif dan bijaksana.


Oleh :

Muhammad Ridha

Dosen STIA Bina Banua

62 tampilan0 komentar

Postingan Terakhir

Lihat Semua