• Krisna

Jaksa Ragukan Legalitas PT Travelindo Lusyana, Hadirkan Saksi Dari Kanwi Kemenag Kalsel

terasbanua.com, Banjarmasin - Jaksa penuntut umum (JPU) hadirkan saksi ahli dari Kanwil Kemenag Kalsel di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada sidang owner PT Travelindo Lusyana mengenai dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan haji dan umroh.

Hal tersebut dilakukan karena pada sidang sebelumnya JPU meragukan izin legalitas dari biro jasa pemberangkatan haji khusus PT Travelindo Lusyana. Saksi ahli yang dihadirkan untuk menjelaskan legalitas PT Travelindo Lusyana dalam sidang tersebut adalah Hidayaturrahman dari Kanwil Kemenag Kalsel.


Dalam persidangan tersebut, saksi ahli mengatakan bahwa jika dilihat pada Undang Undang maka biro jasa pemberangkatan haji khusus PT Travelindo Lusyana dapat dikatakan ilegal.


"Berdasarkan keterangan saksi, sebelum adanya undang-undang nomor 8 tahun 2019 masih dikatakan ilegal," ucapnya. Rabu (11/8/2021).


"Karena haji khusus itu diperuntungkan kepada orang yang diundang oleh kedutaan Saudi Arabia dan ditambah dengan adanya rekomendasi dari menteri agama," lanjutnya.


Hal tersebut direspon tidak setuju oleh penasehat hukum terdakwa Isai Panantulu. Dia menilai saksi ahli dari JPU tersebut wajar tidak mengetahui legalitas PT Travelindo Lusyana, hal tersebut karena saksi baru bertugas pada tahun 2019.


Selain itu, penasehat hukum terdakwa juga membawa dua saksi yang dinilai bisa meringankan kliennya tersebut. Yaitu Aliansyah dan Hendrian mantan karyawannya bagian keuangan dan pengurusan visa jamaah haji PT Travelindo Lusyana.


Isai menerangkan bahwa ada aliran dana yang bukan dilakukan terdakwa, juga terkait keuangan yang seharusnya untuk menyelesaikan permasalahan.


Lebih lanjut, dari keterangan saksi juga mengatakan bahwa keuangan perusahaan menjadi hancur karena terkait masalah Agus yang sampai saat ini masih menjadi DPO.


"Karena ia yang mengetahui aliran dana tersebut dilarikan kemana, termasuk barang bukti satu buah mobil dan sertifikat rumah yang dijual," terangnya.


"Seharusnya, sertifikat rumah yang dijual itu, tidak diperbolehkan untuk dijual sebelum kliennya dibebaskan, juga termasuk Rp500 juta di luar sertifikat dalam perjanjian tersebut,"  tambahnya.


Sebelumnya, Isai juga mengaku sebagai penasehat terdakwa sempat diputus tanpa alasan yang jelas.


"Pada saat penyidikan saya ditunjuk menjadi pengacara tapi setelah itu diputus, karena klien saya diiming-imingi permasalahan akan diselesaikan,"  pungkasnya.


(Krisna)

2 tampilan0 komentar

Postingan Terakhir

Lihat Semua