Investor Pasar Sudirapi Keberatan, Pemko Banjarmasin Tetap Kekeh Tak Perpanjang SHGB

terasbanua.com, Banjarmasin - Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin memperkenankan investor Pasar Sudirapi untuk membawa jalur hukum. Jika merasa keberatan dengan rencana Pemko untuk mengambil alih pengelolan pasar yang terletak Jalan Pasar Baru, Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah ini.

Hal tersebut disampaikan langsung, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Banjarmasin, Ichrom Muftezar kepada awak media, di Balai Kota Banjarmasin, Senin (28/6/2021) siang.


"Jadi bagi pihak-pihak tertentu yang ingin membawa ke ranah hukum silahkan apapun keputusan hukum nanti kita terima," tegas Tezar sapaan akrabnya.


Pasalnya menurut Tezar, Pemko Banjarmasin tetap kekeh untuk tidak memperpanjang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang akan habis pada 3 Juli 2021 mendatang, sebagaimana arahan Wali Kota Banjarmasin.


"Saya juga sudah konfirmasi dengan Plh Sekda bahwa kita tetap sesuai dengan putusan rapat terakhir kemarin," imbuhnya.


Di mana sebelumnya pihaknya investor juga telah mengajukan perpanjangan SHGB sejak tahun 2020 lalu. Namun sikap Pemko pun tetap sama karena sejak awal diajukan, pihaknya tetap tidak memberikan rekomendasi perpanjang SHGB karena ingin melakukan pengelolaan sendiri.


Diketahui, jumlah persil bangunan yang ada di Pasar Sudirapi  ada sebanyak 38 bangunan yanga mana 11 bangunan lainnya merupakan milik investor.


"Kalau untuk bangunannya memang mereka yang bangun tapi tanahnya milik Pemko. Untuk totalnya ada 38 persil bangunan yang ada. Kalau tidak salah dari pihak investor itu ada 11 persil," bebernya.


Meskipun pada tanggal 3 Juli nanti bangunan tersebut telah resmi diambil alih Pemko. Namun pihaknya tidak meminta investor dan para pedagang untuk keluar dari bangunan tersebut, melainkan untuk menjalin kerja sama.


"Kita tetap memprioritaskan mereka untuk memanfaatkan hal itu, tapi tidak mengunakan SKPD melainkan melakukan perjanjian kerja sama antara para pedagang dengan Pemerintah Kota melalui Dinas Disperdagin," ujarnya.


Kerja sama tersebut yakni para pedagang tetap menepati bangunan tersebut dalam jangka kurang lebih 20 tahun sebagaimana yang sudah disepakati. Hanya saja nantinya para pedagang wajib membayar distribusi setiap bulannya.


"Lumayan di situ kurang lebih sekitar 900 sampai 1 miliyar untuk satu tahunnya. Kalau semuanya berkenan membayar dan tidak ada kendala apa-apa," paparnya.


Disingung, apakah kasus Pasar Sudirapi sama dengan kasus Pasar Sudimampir? Diakui Tezar permasalahannya serupa, hanya saja perjanjian SHGB Pasar Sudirapi berakhir.


Hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan pasar-pasar lainnya akan bernasib sama.


"Kemungkinan ke depannya semua akan seperti itu. Semua yang mengunakan SHGB di atas tanah pengelola milik Pemko itu kita tidak akan memperpanjang selama aturannya Kemendagri nomor 19 tahun 2016," pungkasnya.


Tentunya hal tersebut menjadi acuan Pemko Banjarmasin selama ini yang mana artinya bangunan-bangunan tersebut tidak perkenankan lagi untuk diagunkan.


Sebelumnya, rencana pengambil alihan pengelola Pasar Sudirapi oleh Pemko Banjarmasin sempat dipermasalahkan investor. Pihak investor mengklaim telah membangun ulang bangunan toko di sana dan telah menyerahkan SHGB pada pihak ketiga yang berlaku hingga 20 tahun nanti. Sehingga keberatan dengan rencana Pemko tersebut.


(Hamdiah)

77 tampilan0 komentar