Ibnu Sina Sayangkan Adanya Polemik Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel

terasbanua.com, Banjarmasin - Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru terus hangat diperbincangkan masyarakat.



Pasalnya Rancangan Undang Undang (RUU) pemindahan tersebut menuai pro dan kontra serta terkesan sangat mendadak, tanpa melibatkan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.


Padahal Kota Banjarmasin merupakan kota tertua di Kalimantan yang telah memiliki sejarah kuat di Kalsel selama ini. Sehingga tidak seharusnya ada pemindahan Ibu Kota Provinsi itu.


Disahkan Rancangan Undang Undang (RUU) terkait pemindahan Ibu Kota Kalsel dan telah disepakati DPR RI turut disayangkan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina.


Menurutnya, di tengah suasana pandemi Covid-19 sekarang ini, tidak seharusnya ada polemik perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel.


Mengingat sekarang ini, harusnya fokus untuk membangkitkan perekonomian dan lainnya yang sempat terdampak karena pendemi ini.


"Ini sesuatu perdebatan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Di saat kita masih belum selesai dengan pandemi, tiba-tiba kita harus menguras energi untuk membicarakan pemindahan Ibu Kota," ucap Ibnu, Rabu (2/3/2022) malam.


Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa dalam draft seluruh RUU Provinsi Kalsel yang dulu disepakati bersama, tidak ada pemindahan Ibu Kota Provinsi.


Melainkan pemindahan pusat pemerintahan dan perkantoran ke Kota Banjarbaru untuk meringankan beban Kota Banjarmasin kala itu.


"Masukkan Tim Ahli Komisi I DPRD Provinsi Kalsel dalam RUU itu, tidak ada cerita soal pemindahan Ibu Kota. Justru malah ke depan jauh mempersiapkan Kalsel sebagai pintu gerbang Ibu Negara Nusantara yang ada di Kaltim," terangnya.


Maka dari itu, ia merasa heran entah mengapa secara tiba-tiba RUU Provinsi Kalsel malah berubah menjadi pemindahan Ibu Kota Provinsi.


Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa perpindahan Ibu Kota adalah suatu hal wajar yang terjadi. Hanya saja dalam proses pemindahan ini terkesan tidak transparan karena tidak dilibatkan pihaknya.


"Kami bukan alergi dengan pemindahan Ibu Kota dan itu wajar saja terjadi. Cuman yang kami sayangkan mengapa tidak melibatkan kami dalam proses pemindahannya," tandasnya.


Sebagai bentuk protes terhadap keputusan tiba-tiba tersebut, ia mewakili masyarakat Kota Banjarmasin berencana mengajukan judicial review terhadap RUU Provinsi Kalsel ke Mahkamah Konstitusi (MK).


"Kita sudah menerima aspirasi masyarakat dan mereka juga mempertanyakan kenapa mendadak. Dari saran ahli hukum, upaya yang bisa kita lakukan salah satunya melakukan judicial review," tutupnya.


(Hamdiah)

13 tampilan0 komentar