Hasil Putusan Sengketa Pilbup Kotabaru Akan Menyeret MK Ke Dewan Kehormatan RI

terasbanua.com, Kotabaru - Hasil Sengketa pemilihan Bupati Kotabaru 2020, yang sudah diputuskan Mahkamah Konsitusi dalam sidang pembacaan putusan berlanjut ke Dewan Kehormatan RI.

Burhanuddin, Gelar jumpa pers yang digelar secara virtual. Foto : Her
Burhanuddin, Gelar jumpa pers yang digelar secara virtual. Foto : Her

Sebelumnya, Mahkamah Konsitusi (MK), menolak semua permohonan pemohon Paslon Burhanuddin-Bahrudin (2BHD) pasangan nomor urut 02 calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru.


Dari hasil sidang pembacaan putusan di MK, yang dibacakan Ketua Majelis Anwar Usman, mereka menganggap ada kekeliruan dalam putusannya.


MK menganggap dalil pelanggaran dan kecurangan pemilu yang diadukan tim hukum 2BHD menganggap semua itu kewenangan Bawaslu.


Dalam jumpa pers yang digelar secara virtual, Selasa (23/03/3021), Burhanudin menuturkan semua kekecewaannya dari hasil putusan yang dikeluarkan MK itu masih perlu dikaji ulang dan banyak kejanggalan dari hasil putusan itu.


Maka dari itu, hasil putusan MK tampak belum bisa diterima oleh Burhanudin-Bahrudin (2BHD).


"Kami merasa tidak mendapatkan sebuah keadilan dalam putusan yang disampaikan MK. Padahal sebelumya kami anggap MK adalah benteng terakhir yang tugas dan fungsinya memproses dan mengadili segala sengketa pemilu," tutur Burhanuddin.


Lebih jauh dibeberkannya, banyak sengketa pemilu yang disidangkan Mahkamah Konstitusi, selisih suara dalam Pilbup Kotabaru 2020 menjadi yang terkecil. Hanya 0,1 persen. Namun tak satupun dalil polanggaran dan kecurangan pemilu yang diajukan dikabulkan MK.


"Keputusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi, kami anggap sama sekali tidak ada prinsip-prinsip keadilan dalam hasil pembacaan putusan," ujar Burhanudin.


Lanjut Burhanudin, padahal proses persidangan puluhan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) MK mengakomodir sebagian tuntutan pemohon terhadap delapan sampai sepuluh PHPU.


"Sementara kami, seratus persen permohonan ditolak. Padahal, kami sudah mengikuti proses persidangan dari awal, hingga tahap pembuktian saksi," tuturnya


Saksi yang dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan untuk menyampaikan kesaksiannya, tidak ada yang dinilai mempengaruhi pemungutan suara.


Terdapat beberapa substansi, kata dia, yang sama sekali tidak didengar atau dilihat oleh MK.


Menurutnya, dalam persidangan, apa yang disampaikan saksi, satupun tidak ada yang diakomodir oleh MK.


"Dari sekian banyak PHPU, yang paling kecil selisih suaranya adalah kami pemilihan Bupati Kotabaru, yakni hanya 0,1 persen," ujarnya.


Padahal Burhanudin sangat berharap, di TPS TPS yang jelas-jelas terjadi pelanggaran menggunakan dokumen di luar ketentuan negara, misalnya hasil unggahan, fotokopi dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).


"Namun sayangnya, semua tidak ada yang diakomodir oleh MK," kata Burhanuddin, sembari dengan raut wajah yang kecewa.


Paslon Burhanuddin-Burhanudin mengatakan 2BHD akan patuh dan menghormati proses hukum, kalau prinsip prinsip keadilan itu tergambar dalam putusan yang diberikan MK.


"Seandainya sedikit saja keadilan itu diberikan, mungkin kami akan berlapang dada. Tapi, ini sama sekali tidak ada," tegasnya.


Besok atau lusa keberatan akan disampaikan pihaknya ke Dewan Kehormatan RI, ini merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Kotabaru.


"Putusan MK PHPU nomor 43, agar bisa dikaji ulang dan dievaluasi kembali oleh Dewan Kehormatan MK RI," imbuhnya.


Apa yang dilakukan ini bukan ingin menjadi pembangkangan hukum, pembangkangan politik. Tapi, semata mata ingin menegakkan kebenaran, dan keadilan.


"Setidak tidaknya masyarakat Indonesia, dan khususnya warga Kotabaru bisa melihat bahwa kondisi penegakan hukum dan demokrasi selama ini masih jauh dari harapan," pungkasnya.


Ditambahkan Kuasa hukum 2BHD, M Hafidz Halim, yang dikonfirmasi melalu via telpon, Rabu (24/03/2021), sebelumnya kami sangat menghormati proses hukum yang berproses di Mahkamah Konsitusi.


"Setelah kami terimah salinan hasil putusan MK, banyak keliru menurut pandangan dan kajian tim hukum 2BHD," kata Hafidz.


MK menerima kesaksian saksi secara bersurat tanpa saksi tersebut di hadirkan dalam acara persidangan.


"Semua keterangan saksi yang kami hadirkan tidak ada yang diakomodir MK. Sedangkan pihak termohon yang hanya menghadirkan saksi yang kesaksiannya dimuat dalam bentuk surat malah itu yang diterima, ada apa dengan MK," tutur Hafidz.


Untuk itu, sambung M Hafidz Halim, dalam waktu dekat persoalan ini akan dibawa ke Dewan Kehormatan RI.


(Her)

0 tampilan0 komentar