Hasil Audit BPK RI, Resmi Ditindaklanjuti

terasbanua.com, Kotabaru - Pemerintah Daerah Kotabaru menindak lanjuti hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Semester 1 Tahun 2022.



Percepatan penyelesaian tindak lanjut ini melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal yang merupakan bagian dari audit BPK RI dan sebagai pendamping dalam pemeriksaan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Said Akhmad yang dihadiri Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan. Inspektur Kalimantan Selatan, dan seluruh Kepala SKPD Pemerintah Daerah Kotabaru, di Ballroom Hotel Grand Surya, Rabu (23/3/2022).


Dalam sambutanya, sekda menyampaikan melalui pasal 20 ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2014 menyatakan bahwa tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI disampaikan oleh Pejabat kepada BPK RI selambat lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima.


"Ini sebagai upaya pemerintah daerah, untuk meningkatkan persentase, saat ini masih banyak rekomendasi yang belum tuntas ditindak lanjuti SKPD sampai dengan Semester II tahun 2021, Jelas Sekda Kotabaru," ungkapnya.


Bahkan, dokumen yang disampaikan oleh SKPD dalam acara pada tanggal 23 dan 24 Maret 2022, ini akan diteruskan ke acara Rekonsilasi Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.


Dimintanya, seluruh Kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Kotabaru, agar bisa meningkatkan perbaikan tata kelola keuangan dengan lebih baik lagi, salah satunya adalah dengan menindak lanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, baik Rekomendasi yang bersifat Administrasi ataupun Keuangan melalui kegiatan pemantauan tindak lanjut temuan yang dilakukan Inspektur Kabupaten Kotabaru, tutupnya.


Sementara itu, perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan, Suherman, menyampaikan pemamaparanya tentang Dasar Hukum, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD dan DPRD,serta Pemerintah.


Aspek Hukum dalam tindak lanjut Rekomendasi LHP BPK, pejabat yang diketahui tidak melaksanakan tindak lanjut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.


"Pejabat juga wajib memberi jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi untuk dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut yang cukup kompeten, dan relevan serta telah diverifkasi oleh aparat pengawas intern, ungkap perwakilan BPK RI Prov Kalsel," pungkasnya.


(Her)

5 tampilan0 komentar