H2D Kecewa Tindakan Bawaslu Yang Akan Tertibkan Spanduk Berisikan Ajakan Menolak Politik Uang

terasbanua.com, Banjarmasin - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berencana akan penertiban spanduk-spanduk dan baliho ungkapan sindiran yang tersebar di wilayah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada 9 Juni mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Denny Indrayana menolak tindakan yang hendak dilakukan Bawaslu karena menurutnya langkah-langkah yang justru tidak sejalan dengan ikhtiar bersama menolak politik uang dan tindakan-tindakan curang lainnya.


"Kami menghormati tindakan tersebut tapi di satu sisi kami menolak karena apa yang dilakukan Bawaslu justru tidak sejalan dalam menolak adanya politik uang," ucapnya melalui press release, Minggu (30/5/2021).


Dibandingkan menertibkan spanduk-spanduk dan baliho yang sifatnya mengajak masyarakat untuk menghindari adanya tindakan politik uang. Akan lebih baik menertibkan spanduk berisi muatan kampanye yang tanpa disadari.


"Di lapangan terdapat spanduk berisi muatan kampanye yang bertuliskan “Kampung Paman Birin” dan “Posko Relawan Paman Bakul”. Baliho yang menampilkan foto salah satu pasangan calon dengan para tokoh agama dengan narasi dukungan untuk memilih, dan alat peraga sosialisasi lainnya yang semestinya lebih patut untuk ditertibkan," ungkap Denny.


Menurut Denny spanduk yang bermuatan materi “Ambil Duitnya, Jangan Cucuk (Coblos) Orangnya” atau peringatan akan sanksi pidana bagi pelaku politik uang adalah upaya untuk mensosialisasikan larangan tersebut dalam Pilkada. Jika spanduk-spanduk demikian sampai ditertibkan, maka Bawaslu Kalsel makin membuka ruang politik uang setelah sebelumnya menutup mata atas pembagian uang dan barang yang sudah terjadi, dan marak di banyak tempat.


"Semestinya, pihak-pihak yang tidak melakukan politik uang tidak merasa keberatan. Mengutip slogan PPATK, “Kalau Bersih Kenapa Risih," imbuhnya.


Sementara itu, terpaan berbagai isu-isu yang cenderung fitnah yang beredar luas di media sosial kepada pihaknya sangatlah disayangkan.


"Saya sangat menyayangkan dengan telah beredarnya berbagai pelintiran pernyataan-pernyataan Haji Denny anti politik uang yang dibuat seakan-akan mendiskreditkan ulama dan masyarakat Kalimantan Selatan," tuturnya.


Guna mengantisipasi terjadinya politik uang pada pelaksanaan PSU pada 9 Juni nanti, Denny pun mendorong semua pihak termasuk penyelenggara untuk bersikap netral dan profesional, serta mendorong pasangan calon lain untuk tidak melakukan praktik politik uang ataupun kecurangan dalam bentuk apapun.


"Pihak kami juga akan mengoptimalkan penjagaan-penjagaan mulai beberapa hari menjelang pencoblosan, mendirikan posko-posko penjagaan agar tidak terjadi politik uang, dan melakukan pengawalan terhadap kotak-kotak suara," paparnya.


Denny juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terlibat politik uang dalam bentuk apapun serta para pemilih untuk tetap bersikap tenang tanpa ada perpecahan kedua belah pihak dari pemilih.


"Kami mendorong agar para pemilih tetap bersikap tenang, tidak terpancing dengan berbagai dinamika yang terjadi di lapangan, serta meredam emosi. Bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi aktif dalam proses pengawalan pemilihan yang jujur dan adil di wilayah-wilayah PSU," tutupnya.


(Hamdiah)

0 tampilan0 komentar