• Krisna

Gugatan Tidak Diterima, Ketua DPC Demokrat Banjarmasin: Hanya Proses Mediasi Belum Pokok Perkara

terasbanua.com, Banjarmasin - Perihal putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat No. 236/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2021 lalu.

Dalam putusan tersebut disampaikan bahwa gugatan yang diajukan oleh dua pengurus DPP Partai Demokrat terhadap 12 anggota kongres luar biasa (KLB) terkait dugaan perbuatan melawan hukum tidak diterima oleh PN Jakarta Pusat.


Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Banjarmasin, Bambang Yanto Permono meluruskan bahwa ada pihak yang dengan sengaja menyimpulkan dengan keliru putusan tersebut sebagai kunci kemenangan Kubu Moeldoko.


Ia menegaskan bahwa tidak diterima itu terjadi masih dalam proses mediasi. Hal tersebut karena hakim mediator menganggap salah satu syarat mediasi tidak terpenuhi dan proses hukumnya masih belum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara.


"Tidak diterima itu dalam artian belum masuk pokok perkara atau belum masuk persidangan," tutur Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Banjarmasin, Bambang Yanto Permono. Senin (16/8/2021).


Syarat yang tidak terpenuhi itu karena saat proses mediasi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sedang menjalankan tuntutan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.


Hal tersebut dapat dibuktikan dengan itikad baiknya dikirimkannya surat kepada Hakim Mediator, yang menjelaskan alasan hukum atas ketidakhadiran AHY dalam proses mediasi.


"Selain itu juga telah diberikan kuasa kepada Prinsipal Penggugat lainnya yaitu Sekjen Partai Demokrat untuk menghadiri proses mediasi. Namun ternyata tidak ada titik temu, maka tidak diterima gugatan itu," jelasnya.


Ia menegaskan bahwa meskipun dengan adanya putusan tersebut bukan berarti kalah dalam persidangan.


"Kami meluruskan, hal seperti itu biasa dalam persidangan. Selama tidak menyentuh pokok perkara maka tidak mempengaruhi hasil," tegas Bambang Yanto Permono.


"Karena bagaimana pun yang diakui pemerintah saat ini adalah kongres yang di Ketuai oleh AHY bukan yang lain," tambahnya.


Masalah kubu Moeldoko mau menggugat di PTUN, ia mempertanyakan dasar mereka yang bahkan bukan kader Demokrat.


"Mereka gugat masalah AD ART sementara mereka sendiri satu orang pun tidak ada yang memiliki hak suara," terang Ketua DPC Patrai Demokrat Kota Banjarmasin.


"Yang berhak menggugat itu ya yang memiliki hak suara, mereka tidak ada kapasitas menggugat," lanjutnya.


Menanggapi isu klaim kemenangan sepihak Kubu KLB, Bambang menyikapinya dengan biasa saja dan mengatakan hal tersebut hanyalah framing.


"Framing lah, biasa aja. Dari Sabang sampai Merauke tidak ada pengaruhnya KLB itu, Partai Demokrat tetap solid mendukung AHY," pungkasnya.


(Krisna)

9 tampilan0 komentar