Gugatan AnandaMu Ditolak, MK Perintahkan KPU Banjarmasin Segera Tetapkan Ibnu Sina-Arifin Noor

terasbanua.com, Banjarmasin - Sidang sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Banjarmasin pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI berakhir dengan hasil yang memuaskan bagi kubu  pasangan calon nomor urut 02 Ibnu Sina - Arifin Noor.

Pasalnya semua dalil-dalil gugatan yang dilayangkan paslon nomor urut 04 Ananda - Mushaffa Zakir (AnandaMu) ditolak. Salah satunya dalil gugatan ketidaknetralan anggota kelompok penyelanggara pemungutan suara (KPPS).


Setelah dicermati dalil dari bukti yang AnandaMu layangkan sangatlah tidak beralasan, karena bukti pemohon tidak cukup untuk membuktikan bahwa Paslon Ibnu Sina - Arifin Noor telah melakukan pelanggaran tersebut.


Selain itu, dalil gugatan penyalahgunaan wewenang juga tidak ditemukan fakta yang menyakinkan MK bahwa dalil gugatan tidak bisa dibuktikan serta dalil-dalil lainnya dianggap tidak beralasan berdasarkan hukum.


"Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut MK dalil-dalil ketidaknetralan dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara,  penyalahgunaan pengaruh dan wewenang pihak terkait dalam pembagian BST dan upaya pihak terkait mengarahkan warga dengan menjanjikan sejumlah atau materi yang dilakukan secara TSM adalah tidak beralasan menurut hukum," ucap Hakim MK RI, Aswanto dalam persidangan, Kamis (27/5/2021) siang.


Melalui seluruh pertimbangan MK berpendapat terhadap permohonan a qua tidak terdapat alasan untuk menyimpang ketentuan pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016, sehingga tidak ada relevansi untuk meneruskan permohonan a qua pada persidang dengan agenda pemeriksaan.


"Permohonan pemohon tidak dapat diterima," imbuhnya.


Sementara itu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-kot/V/2021 tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara pasca putusan MK Nomor 21/PHP. KOT-XIX/2021 dalam Pilwali Banjarmasin pada 2 Mei lalu dianggap sah.


"Memerintahkan termohon untuk menetapkan paslon terpilih dalam PSU pasca putusan MK," tuturnya.


(Hamdiah)

82 tampilan0 komentar