Gelar Rapat bersama Stakeholder, Seluruh Pihak Sepakat Perda Ramadan tetap Berlaku

terasbanua.com, Banjarmasin - Baru-baru ini telah beredar di media sosial sebuah video perdebatan panas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin dengan pemilik rumah makan yang kedapatan buka di siang hari.


Usai viral nya video perdebatan panas antara Satpol PP dengan pemilik rumah makan yang ditertibkan. Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina bersama jajaran stakeholder terkait melakukan jumpa press di Lobby Balai Kota Banjarmasin.

Dalam video yang viral di media sosial instagram tersebut, terlihat pemilik rumah makan merasa tidak terima usahanya ditertibkan oleh Satpol PP.


Dirinya juga berdalih tidak mengetahui adanya Perda Ramadhan Nomor 4 Tahun 2005 yang telah diberlakukan sejak 15 tahun lalu.


Apalagi menurutnya jenis makanan yang ia dijual adalah non halal. Sehingga tidak seharusnya Perda Ramadhan tersebut berlaku pada usaha miliknya.


Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina langsung melakukan rapat bersama dengan stakeholder terkait seperti Dinas Satpol PP, Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) dan Forum Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin.


Dalam rapat tersebut, pihaknya sepakat ketentuan hukum Perda Ramadhan tetap diberlakukan dan masih efektif dilaksanakan di kota Banjarmasin yang terkenal religius itu.


Maka dari itu, ia meminta seluruh lapisan masyarakat, terutama di sektor kuliner untuk menaati Perda Ramadhan tersebut.


"Boleh buka dari jam 3 sore. Di luar jam itu diharapkan tutup untuk menghormati mereka yang berpuasa," ucapnya Ibnu dalam jumpa press di Lobby Balai Kota Banjarmasin, Jumat (8/4/2022).


Menurutnya jika masyarakat menilai dalam Perda Ramadhan itu perlu diperbaiki atau direvisi. Pihaknya terbuka saja dengan masukkan ataupun aspirasi yang diberikan dan mempersilahkan masyarakat untuk langsung menyampaikan itu.


"Bisa juga sampaikan ke DPRD Kota karena di sana Perda Ramadhan disahkan," ujarnya.


Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa setelah 5 tahun Perda memang harus dievaluasi dan menyesuaikan ketentuan di perundang-undangan di era sekarang.


"Kalau misalnya memang hasil evaluasi masih relevan ya dipertahankan. Tapi kalau perlu direvisi pasal-pasalnya bisa diusulkan revisi," tuturnya.


Kalaupun lanjutnya Perda Ramadhan ini didesak untuk dicabut. Maka bisa saja dicabut, namun dilihat dulu aspirasi masyarakat. Jika mayoritas ingin mempertahankan, maka keputusannya nanti tetap dipertahankan.


Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin, Maskur mengatakan bahwa dari berbagai unsur agama mendukung Perda Ramadhan untuk tetap diterapkan.


"Selama tidak adanya perubahan pada Perda, ya tetap diterapkan," katanya.


Diberlakukannya Perda Ramadhan itu, Maskur berharap masyarkat untuk bisa memahami dan menerima ketentuan yang ada. Karena menurutnya ini demi kebaikan bersama untuk saling menghormati satu sama lain.


"Tadi kami menghimbau unsur agama yang tergabung FKUB terutama pada pembuka agama untuk menyampaikan Perda ini kepada umatnya ketika beribadah. Saya yakin apa yang disampaikan oleh pembukaan agama itu mereka akan mematuhi," tutupnya.


(Hamdiah)

10 tampilan0 komentar