Dua Kali Peringati HKN Penuh Kontroversi, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Nilai Dinkes Tak Belajar

terasbanua.com, Banjarmasin - Masalah pungutan liar yang dilakukan oleh Dinas (Dinkes) Kota Banjarmasin kepada sejumlah Fasilitas Kesehatan (Faskes) di Banjarmasin pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) beberapa waktu lalu kian memanas.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali.

Usai memenuhi panggilan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Jumat (19/11/2021). Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin mengakui atas kekeliruan yang terjadi dalam proposal permohonan sumbangan itu.


Kendati demikian, ia berdalih bahwa kekeliruan itu terjadi karena kesalahan dari redaksi dan panitia pelaksana yang kurang teliti dalam membuat proposal permohonan sumbangan.


Menurutnya itu hanya kesalahpahaman saja mengenai nominal sumbangan yang dimaksud dalam proposal itu.


"Itu kesalahan redaksi. Sumbangan yang diminta sifatnya sukarela, tidak harus sesuai nominal. Tapi dari panitia tidak ada mencari keuntungan pribadi," ungkap Machli.


Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali turut menyayangkan atas perihal tersebut.


Menurutnya Dinkes tidak pernah belajar dari kesalahan sebelumnya yang juga cukup kontroversi. Dimana juga sempat tersandung masalah karena memperingati HKN 2020 lalu dengan euforia hingga menimbulkan kerumunan.


"Ini sudah kedua kalinya Dinkes bermasalah. Intinya kita tidak mau tahu mau salah atau tidak yang jelas jangan dilakukan hal-hal seperti itu. Itu koreksi kita," tegasnya.


Ia menilai, jika memang sumbangan tersebut bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Seharusnya tidak ada nominal minimal sumbangan yang tertera dalam proposal tersebut.


"Disitu tertera RSUD Sultan Suriansyah dikenakan Rp.25 juta," ujarnya.


Menurutnya jika sumbangan yang diberikan mengunakan anggaran RSUD Sultan Suriansyah dan bukan dari pribadi. Maka bisa dikatakan ada penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Banjarmasin.


"Dilihat dulu apakah ada anggaran yang dikeluarkan tidak untuk biaya HKN. Kalau ada makanya itu penyalahgunaan APBD," tandasnya.


Secara terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Noorlatifah menyarankan agar Dinkes mengajukan anggaran saja untuk peringatan HKN setiap tahunnnya melalui APBD Kota Banjarmasin.


"Dari pada meminta sumbangan pada pihak eksternal bahkan di internal pun tidak wajar dilakukan iuran seperti ini apalagi ada nominal," tuturnya.


Lebih jauh, pihaknya akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kembali dengan Dinkes terkait hal ini.


"Tentunya kita ingin melihat dulu program kerja termasuk HKN ini yang diusulkan Dinkes. Kita harus mencek lebih dalam lagi karena kita tidak ingin kegiatan HKN ini terulang lagi yang dinilai kontroversi di dua tahun terakhir ini," tandasnya.


(Hamdiah)

28 tampilan0 komentar