Diskusi Publik DEMA UIN Antasari, terkait Karhutla di Kalsel dan Rusak Lahan Produktif di Tapin

terasbanua.com, Banjarmasin - Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Antasari menggelar diskusi publik bertemakan "Ancaman Hilangnya Ruang Hidup Rakyat Kalimantan Selatan," Sabtu (7/8/2021).

Diskusi yang digelar melalui aplikasi Zoom itu menghadirkan empat orang pembicara, yakni Hanifah Dwi Nirwana Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kalsel, dan Pangeran H GT Abidinsyah Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalsel.


Selain itu, juga ada perwakilan mahasiswa yakni Fahriannor Menteri Advokasi DEMA UIN Antasari dan M Abdurrahman Nadzar Pemuda Desa Sawang Tapin sekaligus sebagai Ketua Pepelemgasih Tapin.


Diskusi ini dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama mengupas tentang persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan dan sesi kedua, membahas soal pergeseran atau rusaknya lahan produktif di Desa Sawang, Tapin.


Kadis LH Kalsel menyampaikan sejumlah hal. Diantaranya soal penyebab karhutla yang tidak disebabkan karena faktor alam, melainkan karena kelalaian manusia. Fakta diantaranya ada kelalaian dari pemegang konsesi atau perusahaan.


"Beberapa kejadian di Kalimantan Selatan, dulunya pernah terjadi pembukaan lahan dengan cara dibakar karena relatif lebih mudah dan murah bagi mereka,"


Namun begitu, hal tersebut telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, khususnya dari Kementerian KLHK termasuk DLH.


"Kasus-kasus kelalaian seperti ini sudah ditindaklanjuti. Bahkan beberapa kasus telah ingkrah, ketika memang itu sudah terbukti kelalaian dari pemegang konsesi,"


Dia menambahkan, selain lahan milik perusahaan ada juga lahan akses terbuka yang nganggur dan tidak terkelola dengan baik kadang kala juga mengalami kebakaran.


Di samping itu, ia menyampaikan bahwa untuk melakukan pencegahan karhutla sebelum musim kemarau pihaknya telah mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kebakaran wilayah konsesinya.


"Sedangkan hutan, Dishut melalaui KPH-KPH nya setiap hari melakukan patroli terhadap potensi karhutla ini. Titik-titik hotspot juga selalu dirilis untuk meningkatkan kewaspadaan," lanjutnya.


Selain itu, DLH Kalsel juga melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun pemegang konsesi. Terutama perusahaan sawit yang diketahui tingkat potensi kebakaran lahannya tinggi.


"Kita juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Terutama perusahaan sawit," ujarnya.


Tidak hanya sampai disitu, menurut Hanifah, pihaknya juga melakukan sosialisasi di sektor pertanian melalui dinas pertanian agar petani-petani tidak melakukan pembakaran lahan.


Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalsel Abidinsyah berpendapat bahwa karhutla yang sudah menjadi tradisi tahunan di Kalsel hendaknya tidak dianggap sesuatu yang normal.


"Karhutla ini kan sudah hampir setiap tahun kita rasakan. Ini sudah cukup membuat kita untuk lebih mengerti. Jangan sampai persoalan ini kita anggap sesuatu yang normal karena terjadi setiap tahun. Kita harus cari tahu penyebabnya. Sudah jelas tadi disebutkan bahwa ini bukan karena alam, melainkan kelalaian manusia," ujarnya.


Menurutnya, karhutla ini menjadi ancaman bagi masyarakat Kalsel, karenanya semua pihak hendaknya kebih melek lagi mencari penyebabnya dan hal paling utama  dilakukan menurutnya adalah pencegahan.


"Apa yang akan kita lakukan perlu perencanaan-perencanaan yang terukur," ucapnya.


Ditanya soal Peraturan Daerah (perda) terkait karhutla, Kadis LH menimpali bahwa perda itu sudah ada, yakni Perda nomor 1 tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan/atau Hutan.


"Perda ini akan direvisi, karena rasanya di perda ini ada peluang untuk membakar dan ini berpotensi menjadi justifikasi untuk melakukan pembakaran lahan. Dan Perda ini kalau tidak salah diinisiasi oleh BPBD," terangnya.


Sebelumnya, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalsel menyebutkan bahwa perda lainnya yang terkait lingkungan ada dua, yakni Perda RPPLH (Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup) dan Perda Jasa Libgkungan


"Jasa Lingkungan masih proses digodok bersama Dinas Lingkungan Hidup. Mudahan-mudahan ini menjadi salah satu upaya dalam rangka mengurangi terjadinya karhutla," ujarnya.


Jika perda yang ada belum mampu menjawab persoalan yang karhutla. Maka, menurut Abidin tidak menutup kemungkinan dibuat Perda lainnya.


Sesi Rusaknya Lahan Produktif di Tapin


Pemuda Sawang, Tapin Nadzar membenarkan bahwa telah terjadi pergeseran lahan di desanya. Bahkan menurutnya luasnya semakin harinya semakin meningkat.


Mengutip walhikalsel.or.id, Pergeseran tanah di lingkar tambang terjadi di Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut informasi di lapangan bencana ekologis ini terjadi pada hari Kamis (15/7) hingga Minggu (18/7) lalu.


Tragedi ini mirip sekali dengan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah pada Tahun 2018 lalu. Ironisnya tragedi ini terjadi di lahan pertanian dan perikanan produktif milik rakyat. Di sebelah selatan dan timur lokasi kejadian, sangat terlihat perubahan bentang alam yang diakibatkan aktivitas ekstraktif pertambangan batu bara.


Dari pemantauan lapangan Walhi Kalsel, ada aktivitas menarik di balik bencana ekologis yang terjadi di Tapin. Walhi menemukan masih beroperasinya tambang di sekitar wilayah kejadian bencana tersebut.


Walhi juga mendapatkan informasi setidaknya ada sekitar tujuh petak kolam ikan warga yang terdampak kejadian ini. Di lokasi kejadian, tanah yang bergeser naik ke permukaan diperkirakan dengan ketinggian 1-5 meter, sehingga menyebabkan lahan pertanian rakyat menjadi rusak parah.


Bukan hanya kolam ikan, ada beberapa petak sawah yang terdampak bencana ekologis ini. Tim lapangan Walhi Kalsel menduga ada pengaruh signifikan aktivitas pertambangan masif yang turut menyumbang perubahan karakter dan topografi tanah sehingga terjadi tekanan yang diakibatkan oleh timbunan tanah dari aktivitas tambang batu bara.


Data yang diolah Walhi Kalsel dari berbagai sumber di Desa Sawang terdapat dua konsesi perusahaan tambang batu bara yaitu PT. Binuang Mitra Bersama (BMB) dan KUD Makmur. Adapun perizinan PT. BMB berupa SK IUP nomor 188.45/169/KUM/2014 dan KUD Makmur berupa SK nomor 188.45/009/KUM/2014 yang keduanya diterbitkan oleh Bupati Tapin pada tahun 2014.


Konsesi yang terdapat di Desa Sawang tersebut sebelumnya dimiliki oleh CV Bersama Tapin Persada dengan nomor SK IUP 188.45/234/KUM/2009, CV Karya Utama Banua dengan SK IUP nomor 188.45/155/KUM/2010, dan KUD Makmur dengan SK IUP nomor 188.45/225/KUM/2009.


Berdasarkan analisa spasial Wilayah IUP PT. BMB dengan Citra Satelit Esri GeoEye Tahun 2020 diketahui terdapat dugaan bukaan tambang di luar izin kosesi dengan luas 106,80 ha. Bukaan Tambang tersebut berada di Desa Sawang 8,20 ha, Tambarangan 81,33 ha dan Rumintin 17,27 ha.


Sedangkan luas lahan terdampak berdasarkan analisa spasial sementara berupa persawahan seluas 6,11 Ha dan kolam ikan seluas 6,65 Ha. Lokasi tersebut berada di sekitar koordinat yang diambil Walhi Kalsel yaitu pada 115.170583° BT, -3.007444° LS dan 115.170778° BT, -3.00775° LS.


Menanggapi persoalan ini, Kadis LH Kalsel menyampaikan bahwa begitu mengetahui persoalan ini, pihaknya langsung berkoordinasi dengan DLH Kabupaten Tapin.


"Dari laporan DLH Kabupaten, mereka langsung melakukan visit site ke lapangan untuk melihat fenomena tersebut. Selain itu, mereka juga bertemu langsung dengan masyarakat terdampak," ujarnya


Tidak hanya itu, DLH Tapin menurut Hanifah juga mengindikasi terhadap perusahaan yang dianggap menjadi penyebab terjadi pergeseran lahan tersebut.


"Langsung dilakukan tindak juga oleh DLH kabupaten. Mengingat untuk ijin lingkungannya dikeluarkan bupati, sehingga kewenangan menindaklanjuti ini adalah DLH Kabupaten," jelasnya.


Selain itu, DLH Tapin juga melakukan kajian geoteknik terkait fenomena yang terjadi. Namun begitu, Hanifah berpendapat bahwa fenomena ini bukan fenomena bencana dahsyat.


"Memang mungkin hal ini ada kemungkinan terjadi karena ada aktifitas di atasnya [tambang]. Mungkin ada penumpukan material padatan yang sehingga ini bisa mendorong tanah yang relatif lebih lembek sehingga dia menaik," jelasnya.


Di sisi lain, menurut informasi yang ia terima, DLH Tapin juga telah mendiskusikan perihal ganti rugi dengan pihak perusahaan dan lahan disekitarnya rencananya akan dibebaskan.


"Idealnya membicarakan perihal ini langsung bersama dengan Kadis DLH Kabupaten," pungkasnya.


(Rilis/Hamdiah)

8 tampilan0 komentar