• Krisna

Disebut Namanya Oleh Pihak Saksi Denny Indrayana, Abdul Muthalib Buktikan Itu Tanda Tangan Palsu

terasbanua.com, Banjarmasin - Setelah sebelumnya, salah satu saksi pihak Denny Indrayana, Munhari pada persidangan tanggal 22 Februari 2021 lalu mengatakan terdapat surat pernyataan dari salah satu komisioner KPUD Kabupaten Banjar, Abdul Muthalib yang menyatakan bisa menggelembungkan suara. Bukti yang dilampirkan pemohon berupa fotokopi surat pernyataan Abdul Muthalib.

Abdul Muthalib (Aziez) Ketua Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas. Foto: Krisna.
Abdul Muthalib (Aziez) Ketua Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas. Foto: Krisna.

Menanggapi hal tersebut pada Kamis (25/2/2021) beredar video pernyataan langsung dari Abdul Muthalib yang membantah kesaksian Munhari tersebut. Ia menegaskan bahwa surat pernyataan saksi pemohon di MK itu bukan darinya dan tanda tangan di surat itu bukan tanda tangannya atau palsu dan melaporkan hal tersebut pada Jum'at (26/2/2021).


Kini pada Selasa (9/3/2021) Abdul Muthalib memenuhi panggilan ke Ditreskrimum Polda Kalsel guna proses pemeriksaan.


"Hari ini dipanggil ke Polda Kalsel dalam rangka memberikan keterangan tambahan setelah kami kemaren melaporkan mengenai adanya pemalsuan tanda tangan," ucap Ketua Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas tersebut.


Ia bersama dua orang saksi yang merupakan staf KPUD Kabupaten Banjar diperiksa sejak sekitar pukul 10.00 Wita hingga pukul 15.00 Wita.


Abdul menjelaskan dalam proses pemeriksaan tersebut ia diminta oleh petugas untuk tes tanda tangan guna membuktikan bahwa itu bukan tanda tangan miliknya.


"Tadi saat proses pemeriksaan diminta untuk tanda tangan, jumlahnya sekitar 16 kali tanda tangan dan nanti akan diuji kembali oleh petugas, untuk mencari indikasi tanda tangan siapa itu," terangnya.


"Selanjutnya nanti akan ada pemanggilan perihal menunjukkan surat pernyataan yang mengatasnamakan nama saya," tambahnya.


Perihal terlapor, diungkapkan olehnya belum ada, ia menyerahkan hal tersebut kepada Polda Kalsel untuk melakukan proses pengembangan perihal kasus tersebut.


"Untuk terlapor belum, masih pemeriksaan pertama, biar nanti bagian forensik atau Polda Kalsel yang melakukan pengembangan dan mengungkap siapa terlapornya nanti," ungkapnya.


Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Rifai membenarkan adanya pemanggilan tersebut, ia menjelaskan bahwa guna pembuktian keabsahan tanda tangan tersebut Polda Kalsel akan melibatkan Forensik.


"Betul, hari ini tadi kami panggil komisioner dari Kabupaten Banjar bersama dengan dua orang saksi untuk diminta keterangannya," ucapnya.


"Karena ini menyangkut otentik dari dokumen itu jadi diperlukan ahli untuk mengetahui keabsahan dokumen tersebut," lanjutnya.


(Krisna)

1 tampilan0 komentar