Dirpolairud Polda Kalsel Gagalkan Penyelundup Kayu Illegal

terasbanua.com, Banjarmasin - Dua Kapal pengangkut kayu yang menyelundupkan kayu ilegal tanpa Izin dokumen asli berhasil diamankan oleh Dit Polairud Polda Kalimantan Selatan di perairan Alalak, kota Banjarmasin, pada senin (7/3/2022) lalu.


Dirpolairud Polda Kalsel Kombes Pol Takdir Matanette bersama Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa'i dan personel menunjukkan barang bukti.

Hal tersebut diungkapkan dalam pres release Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Moch Rifa'i didampingi Dirpolairud Kombes Pol Takdir Matanette dalam kegiatan pers release di Markas Ditpolairud Polda Kalsel. Jumat (18/3/2022) pagi.


Ia menyampaikan dari pengungkapan tersebut pihak Ditpolairud Polda Kalsel empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka salah satunya anggota Polri sebagai pemilik.


Para tersangka yang berhasil diamankan antara lain berinisial AJ (42) warga Batola, PE (21) warga Hulu Sungai Tengah dan AR (42) warga Banjarmasin seorang anggota Polisi yang mengangkut kayu dengan kapal KM. Berkat Rahim.


"Barang bukti yang diamankan dari kapal tersebut ada sebanyak 245 potong kayu bulat, modusnya adalah dengan surat yang dikeluarkan kepala Desa untuk melegalkan kayu yang diangkut," terangnya.


Selain itu, ia menjelaskan kapal lainnya adalah KM. Berkat Abdurahman 11 dengan tersangka W (35) warga Barito Selatan si pengangkut kayu.


"Dari kapal ini kami berhasil mengamankan 5.370 keping kayu jenis jingah, tarap, tiwadak atau cimpedak dan terantang, yang sudah diolah atau 76,4352 M3. Dengan modus memalsukan dokumen, padahal izinnya tidak berlaku lagi," ungkapnya.


"Tujuan kedua Kapal ini adalah Sungai Alalak, rencananya akan dijual di Banjarmasin," lanjutnya.


Atas temuan tersebut, ditegaskan oleh Dirpolairud Polda Kalsel Kombes Pol Takdir Matanette bahwa kasus ini terus akan didalami oleh Dit Polairud Polda Kalsel.


"Akan terus kami dalami lagi guna mencegah serta memberantas para pelaku yang melakukan kerusakan hutan di Kalsel," pungkasnya.


Atas perbuatannya, para pelaku terancam dikenakan Pasal 83 Ayat 1 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 2,5 miliar.


(Krisna)

0 tampilan0 komentar