Dinkes Cabut Izin Rekomendasi Rapid Antigen di UTD PMI Kota Banjarmasin

TERAS BANUA, BANJARMASIN - Pelayanan rapid test antigen di Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjarmasin dicabut izin rekomendasinya oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin jika diperuntukkan bagi masyarakat pelaku perjalanan.

dr Aulia Ramadhan Supit, Kepala UTD PMI Kota Banjarmasin

Pencabutan izin rekomendasi ini diakui Kepala Dinas Kesehatan Machli Riyadi lantaran PMI Kota Banjarmasin merupakan lembaga sosial yang tidak memungut biaya ke masyarakat, jika mengacu pada peraturan menteri kesehatan (Permenkes) nomor 83 tahun 2014.


“PMI itu lembaga Sosial tidak boleh komersil atau dikomersilkan, dasar itulah kita mencabut izinnya sesuai peraturan menteri kesehatan nomor 83 tahun 2014,” ucap Machli Riyadi kepada terasbanua.com.


Kendati demikian, Machli memperbolehkan memeriksa rapid test antigen bagi para pendonor untuk kepentingan internal. Dengan catatan tidak diperuntukan kepada masyarakat pelaku perjalanan.


“Izin UTD PMI bukan untuk melakukan rapid test antigen bagi masyarakat pelaku perjalanan. Tapi jika mereka mau periksa rapid test antigen kepada para pendonor untuk kepentingan internal, tentunya kita persilakan,” katanya.


Sekadar diketahui, untuk melakukan rapid test antigen di UTD PMI Kota Banjarmasin, masyarakat dapat membayar biaya sebesar Rp 150 ribu. Dana tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai biaya operasional, seperti keperluan alat pelindung diri (APD) yang dikelola secara mandiri.


Menanggapi dicabutnya izin rekomendasi tersebut, Kepala UTD PMI Kota Banjarmasin, dr Aulia Ramadhan Supit mengaku kecewa. Mengingat pihaknya sudah sangat siap dengan didukung fasilitas yang sudah memadai untuk melakukan layanan rapid test antigen.


Selain itu, juga UTD Banjarmasin berniat hanya membantu masyarakat saja. Terkait Permenkes boleh tidak bolehnya ia meminta Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin coba mengecek kembali terkait peraturan tersebut.


“Ya kami hanya berniat. Membantu masyarakat saja. Terkait Permenkes apakah disitu disebutkan tidak boleh atau boleh melakukan pelayanan lain, coba cek dulu,” kata pria yang akrab disapa dokter Rama ini.


Rama menyebut, Permenkes itu hanya mengatur tugas dan fungsi UDD saja. Sementara terkait larangan dalam melakukan pelayanan lainnya tidak tercantum dalam aturan.


“Tapi kami terima saja aturan kalau memang tidak dibolehkan, asal jangan tebang pilih,” tegasnya.


Sekadar diketahui, UTD PMI Kota Banjarmasin merupakan satu dari fasilitas layanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi pelayanan rapid test antigen di Banjarmasin izinnya dicabut.


Fasilitas pelayanan kesehatan di Banjarmasin yang direkomendasikan sebagai pelayanan rapid test antigen dari Dinas Kesehatan Banjarmasin. Diantaranya, RS Bhayangkara, RS Suaka Insan, RS KIA Annisa, RS dr. R. Soeharsono, Klini Jelita, Klinik Citra Sehat Utama, Klinik Abdi Persada, Klinik An Nur, Klinik Kinibalu, Klinik Tirta Medika Center, Klinik Panasea, Klinik Alesha, Klinik Firdaus, Laboratorium Medrin, RS Sari Mulia, RS Bedah Siaga, terakhir RS Islam Banjarmasin.


(Ri)

33 tampilan0 komentar