Dinilai Salah Sasaran, Petitum Gugatan Ananda-Mushaffa di MK

terasbanua.com, Banjarmasin - Petitum yang diajukan tim kuasa hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Ananda dan Mushaffa Zakir, ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI dinilai pengamat hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) salah sasaran.

Menarik ditunggu bagaimana hasil akhir permohonan perselisihan hasil pilkada (PHPKada) Banjarmasin yang diajukan tim Ananda-Mushaffa tersebut.


Majelis hakim MK akan membuat keputusan antara tanggal 19 sampai 24 Maret. Keputusan tersebut jika ditolak maka otomatis memenangkan paslon Ibnu Sina - Arifin Noor yang sebelumnya meraih suara terbanyak Pilkada Banjarmasin berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara KPU.


Pakar hukum tata negara ULM, Prof. Hadin Muhjad, menyoroti dalil yang digunakan oleh pemohon  yang dalam hal ini pasangan Ananda – Mushaffa (AnandaMu), yang menurutnya tidak tepat untuk dijadikan dalil untuk PHP di Mahkamah Konsitutsi.


“Menurut saya pintu masuknya saja sudah salah. Pemohon ini kan memakai dalil pelanggaran Pasal 71 Ayat 3 UU Pilkada agar bisa masuk ke PHP, sedangkan itu bukan ranahnya MK, melainkan ranahnya Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan sampai ke Mahkamah Agung,” kata guru besar Fakultas Hukum ULM tersebut, Jumat (5/3).


Menurutnya, petitum yang disampaikan oleh kuasa hukum Pemohon tersebut adalah salah sasaran.


“Dalam petitum yang saya lihat, pemohon mempersoalkan bantuan sosial dan pemasangan videotron. Nah, yang dia minta itu kasus pidana yang disebut di Undang-undang. Bawaslu telah menjelaskan bahwa laporan tersebut sudah ditangani,” lanjutnya.


Pria kelahiran Hulusungai Selatan, itu juga mempertanyakan keputusan Hakim MK yang melanjutkan PHP ini ke sidang pembuktian. Padahal menurutnya, PHP ini tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan.


“Saya juga mempertanyakan kenapa MK bisa meloloskan, karena yang dijadikan dalil itu kan kasus yang merupakan wewenang lembaga lain. Padahal, dalam beberapa putusannya, MK tidak akan mengambil alih kewenangan lembaga lain,” paparnya.


Selain itu, ia juga menganggap Hakim MK terburu-buru dalam memutuskan untuk melanjutkan PHP ke tahap selanjutnya.


“Sejak awal saya lihat, Hakim MK ini terburu-buru untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu tahapan pembuktian. Harusnya MK jangan sampai kesana (sidang pembuktian), apalagi jika dilihat berdasarkan selisih suara kan signifikan sekali,” pungkasnya.(hamdiah)

0 tampilan0 komentar