Diduga Langgar Kode Etik, DKPP Sidangkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kalsel

TERAS BANUA, BANJARMASIN - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada Kamis (21/1/2021) besok, akan memeriksa ketua dan seluruh anggota Bawaslu Kalsel ihwal dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu (KEPP) penanganan kasus pelanggaran administrasi yang dituduhkan kepada kubu petahana Sahbirin Noor-Muhidin.

Diduga Langgar Kode Etik, DKPP Sidangkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kalsel
Diduga Langgar Kode Etik, DKPP Sidangkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kalsel

Laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh ketua dan seluruh anggota Bawaslu Kalsel, ini sebelumnya dilayangkan oleh pengacara kondang, Jurkani melalui Muhammad Isrof Parhani.


Para Teradu diduga melanggar prinsip kepastian hukum dan profesional dalam menindaklanjuti laporan Pengadu dengan nomor registrasi 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 yang disampaikan secara lisan pada tanggal 1 Oktober 2020 tentang pelanggaran administratif pemilu.


Laporan tersebut dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan pada tanggal 6 Oktober 2020. Jurkani berkeyakinan bukti-bukti yang disertakan kuat dan saksi-saksi yang dihadirkan dapat membuktikan pelanggaran pemilihan yang disampaikan Pengadu.


Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Ketua DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Prov. Kalimantan Selatan


Sidang ini akan dilaksanakan secara virtual pada Kamis (20/1/2021) besok pukul 09.00 WIB, dengan Ketua Majelis di Jakarta dan seluruh pihak berada di daerah masing-masing.


Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf, mengatakan agenda sidang mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Arif.


Ia menambahkan, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka untuk umum. “Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya.


(Ri)

13 tampilan0 komentar