Didampingi Penasihat Hukum, Ananda Laporkan 56 Bukti Dugaan Pelanggaran Paslon Petahana

TERAS BANUA, BANJARMASIN - Tim pemenangan sekaligus penasihat hukum pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin nomor urut 04 Ananda-Mushaffa Zakir (AnandaMu), Dr. Bambang Widjojanto mendatangi kantor Bawaslu Kalsel, Selasa (12/1/2021) sore.

Didampingi Penasihat Hukum, Ananda Laporkan 56 Bukti Dugaan Pelanggaran Paslon Petahana
Didampingi Penasihat Hukum, Ananda Laporkan 56 Bukti Dugaan Pelanggaran Paslon Petahana

Kehadirannya ke kantor Bawaslu Kalsel, mendampingi Hj Ananda dalam menyampaikan dugaan pelanggaran serius yang dilakukan paslon Ibnu Sina-Arifin Noor, pada Pilkada Kota Banjarmasin 2020.


Dr. Bambang Widjojanto menjelaskan dugaan pelanggaran Pilkada Kota Banjarmasin tahun 2020 tersebut telah diuraikan secara rinci dan lengkap dalam laporan pelanggaran yang disertai puluhan alat bukti yang didukung dalil-dalil hukum pelapor.


"Terdapat 56 alat bukti yang telah diserahkan ke Bawaslu Provinsi yang  mungkin saja masih akan bertambah," kata Bambang yang pernah menjabat sebagai Komisioner KPK periode 2011-2015.


Ia menambahkan pelanggaran atau kecurangan oleh 0aslon tersebut telah dilakukan pada dua tahap yang sangat krusial dan dianggap memberikan dampak signifikan pada Pilkada Kota Banjarmasin tahun 2020.


"Pertama, pada saat Ibnu Sina masih menjabat sebagai wali kota aktif atau belum mendaftar sebagai paslon, yang dengan cerdik memanfaatkan posisinya melakukan 'kampanye terselubung'," ucapnya.


Kemudian, sambungnya pada masa kampanye dan masa tenang Pilkada, di mana berbagai pelanggaran serius telah terjadi termasuk dengan melibatkan sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam melakukan kampanye dan mempengaruhi warga untuk menjatuhkan pilihannya pada paslon No. 2. "Yang jelas kami mendalilkan pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 Ayat (3) dan Pasal 73 UU Pilkada 10 No. 2016," terangnya.

Menurut Bambang pihaknya menghormati apapun hasil keputusan Bawaslu Kalsel.


"Kami percaya bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan adalah lembaga yang terhormat dan dapat dipercaya dan akan bekerja membahas laporan kami secara sungguh-sungguh dan profesional. Oleh karena itu, bagaimana laporan dan apa hasil telaah serta rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, marilah kita tunggu hasilnya dalam beberapa hari ini," ujarnya.


Ia juga menekankan Pilkada adalah proses dan hasil hukum yang harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, keadilan serta demokrasi.


"Oleh karena itu, hendaknya tidak dinodai dengan praktek curang dengan cara menjanjikan atau memberikan uang kepada warga, agar warga bersedia mencoblos yang bersangkutan," tutupnya.


Sementara itu, Hj Ananda, yakin kebenaran akan terungkap melalui proses hukum yang dilandasi kejujuran.


"Sudah jelas ya yang disampaikan oleh bapak Bambang panjang lebar tadi. Pada prinsipnya kami berdua menghormati hasil keputusan nanti. Kami semua baik itu paslon, pendukung, relawan 04, dan seluruh masyarakat kota Banjarmasin menghargai proses hukum ini. Saya yakin Bawaslu Kalsel bisa menegakkan keadilan dan kebenaran akan terungkap," pungkasnya.


(Hamdiah)

26 tampilan0 komentar