Di Demo Ratusan Sopir Truk, Pemko Siap Cabut Aturan Jalur Khusus Penyediaan Solar di SPBU

terasbanua.com, Banjarmasin - Aksi demo yang digelar oleh ratusan sopir truk yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (Alfi) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin akhirnya membuahkan hasil, Kamis (28/7/2022).



Pasalnya, beberapa tuntutan yang mereka layangkan akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin bersama stakeholder terkait.


Salah satunya ialah mengembalikan fungsi SPBU seperti sebelumnya dan telah disepakati oleh Pemko Banjarmasin melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin agar tidak ada jalur khusus untuk penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bio solar yang dinilai ada memonopoli.


"Kesepakatannya ialah mencabut Surat poin 551 dari Dishub kepada Pertamina mengenai pembagian bio solar di jalur khusus SPBU di Lingkar Dalam," terang Ketua Alfi DPW Provinsi Kalsel, Nathan Samosir usai melakukan rapat bersama Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin dan lainnya di Ruang Rapat Paripurna.


Ia menilai susahnya mendapat subsidi biosolar di SPBU oleh sopir truk dikarenakan adanya surat tersebut. Sehingga menurutnya perlu segeranya untuk dicabut.


Di samping itu, ia menuturkan bahwa hingga pukul 12 malam nanti, pihaknya akan menunggu tindaklanjuti dari Pemko Banjarmasin untuk pencabutan surat tersebut.


"Kata Dishub tadi masih dalam proses konsep, kita tunggu malam ini dan dikatakan sah kalau surat resmi pencabutan itu telah kita diterima," tuturnya.


Apabila dalam batas waktu itu tak kunjung dipenuhi atas kesepakatan tadi, maka pihaknya akan mengambil tindakan untuk mogok kerja.


Tentunya tindakan yang mereka ambil ini akan sangat berdampak besar pada Kota Banjarmasin yang mengancam perekonomian.


"Semua kebutuhan di Kota Banjarmasin dan kota lain akan terhenti di Pelabuhan dan kapal-kapal lain juga tidak bisa sandar karena barang belum keluar dari Pelabuhan," tegasnya.


Dirinya juga menekankan setelah dicabutnya surat mengenai jalur khusus tersebut dengan adanya pengawasan lebih ketat pada penyaluran BBM di SPBU agar tidak terjadi memonopoli.


"Pemerintah harus berperan dalam pengawasan penyaluran ini agar seluruh armada di Pelabuhan bisa menikmati BBM di seluruh SPBU. Jangan dilepas ke Pertamina karena hanya menyalurkan saja sisanya buka wewenang mereka," tutupnya


Adapun Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor mengatakan sebelumnya adanya surat untuk jalur khusus untuk penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bio solar sendiri bertujuan untuk mengurangi antrian panjang di SPBU.


Namun nyatanya aturan baru tersebut tak cukup membantu menanggulangi persoalan tersebut dan dianggap kurang efektif.


"Setelah berjalan mereka meminta untuk kembali mencabut notulen itu," ungkap Arifin.


Sebagaimana tuntutan yang dilayangkan massa demo yang meminta solusi persoalan tersebut dengan dicabutnya aturan jalur khusus itu.


Pemko Banjarmasin memenuhi permintaan itu yang mana pencabutan aturan itu juga perlu melalui proses dan prosedur yang ada.


"Kita tidak ingin apa yang dikeluhkan masyarakat itu tidak dievaluasi agar mereka nyaman dan tenang. Apalagi keluhannya tadi tiga dan empat hari mengantri ini harus dievaluasi," jelasnya.


Dirinya juga meminta kepada pihak Pertamina, apabila keputusan baru telah keluar agar bisa menyesuaikan kembali nantinya.


Hamdiah

14 tampilan0 komentar