Cegah Aksi Mafia Tanah, BPN Gelar Sosialisasi

terasbanua.com, Kotabaru - Mencegah aksi para mafia tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotabaru, menggelar sosialisasi dan menghadirkan narasumber para ahli hukum.

Kepala BPN Kotabaru, Jani levinus loupatty, bersama dengan narasumber Andi Irfan Syafruddin, Dan Ipda Kitty Tokan.

Melakukan upaya pencegahan kasus pertanahan di Kabupaten Kotabaru. Sosialisasi dihadiri dua orang narasumber yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotabaru Andi Irfan Syafruddin dan KBO Reskrim Polres Kotabaru Ipda Kitty Tokan, pada Rabu (24/11/2021).


Dihadiri peserta perwakilan SKPD terkait, Kepala Desa dan aparaturnya serta lurah di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Sigam, acara sosialisasi pertanahan ini berlangsung ruang pertemuan hotel Grand Surya Kotabaru.


Kepala BPN Kotabaru, Jani levinus loupatty, mengatakan, tujuan sosialisasi untuk meminimalisir permasalahan, dan sengketa lahan. Terlebih adanya indikasi mafia tanah.


Apalagi menjadi narasumber langsung Kajari dan dari Polres yang diwakili KBO Reskrim, berharap memberi manfaat besar bagi BPN dalam pelaksanaan tugas sebagai aparat pertanahan.


Diakui Jani, memang ada beberapa permasalahan seperti tumpang tindih kepemilikan tanah. Namun telah difasilitasi, mediasi di kantor BPN.


"Ke depan berharap, tidak ada konflik yang besar, tapi dapat diantisipasi. Selain mendukung pihak kepolisian dalam penyelidikan masalah pertanahan," ujarnya


Tidak banyak permasalahan persoalan sengketa lahan, paling dua sampai tiga. Namun bisa selesai, kecuali tidak bisa selesai diarahkan ke pengadilan.


Kajari Kotabaru Andi Irfan Syafruddin mengatakan, sesuai arahan Jaksa Agung memang ada membentuk satgas untuk mafia tanah. 


Sehubungan judul atau tema dibuat, koordinasi harus dilakukan dengan BPN akan segera dilakukan.


Langkah tujuannya membantu BPN, jika di Kotabaru memang ada mafia mari sama-sama menyikat.


"Mari sama-sama menindaklanjuti. Kami juga ingin membentuk semacam forum untuk memperlancar kordinasi supaya tidak terjadi tindak pidana dilakukan oleh mafia-mafia tanah tersebut," terang Andi Irfan.


KBO Reskrim Polres Kotabaru Ipda Kitty Tokan mengatakan saat ini ada beberapa pengaduan  terkait persoalan tanah. Antara perusahaan dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan masyarakat.


Namun dijelaskan Kitty, untuk penanganan pengaduan tersebut pihak lebih mengembalikan ke perdata dulu. Melakukan mediasi melalui Bhabinkamtibmas.


"Bila penyelesaian melalui Bhabinkamtibmas masih menemui jalan buntu, baru diarahkan ke jalur reskrim," pungkasnya.


Banyaknya isu berkembang dimasyarakat, hutan produksi menjadi lahan perkebunan. Kepala Kejakasaan Negeri Kotabaru, juga menjelaskan hal itu.


"Perusahan yang menduduki lahan produksi akan kita kaji ulang tentang perijinan, dan persyaratan administrasi lainya," tutur Andi Irfan Syafruddin.


(Her)

7 tampilan0 komentar