Berdasarkan Keterangan Saksi Ahli, Polres Kotabaru SP3 Laporan Tim 2BHD

terasbanua.com, Kotabaru - Proses laporan tim pemenangan paslon Burhanudin-Bahrudin (2BHD) terhadap Ketua Bawaslu Kotabaru, proses lidik dihentikan (SP3) oleh Polres Kotabaru.

Ketua tim pemenangan Paslon Burhanuddin-Bahruddin, Sutrisno selaku pelapor beberapa minggu lalu. Melaporkan Ketua Bawaslu Mohamad Erfan, atas dugaan pelanggaran Undang Undang ITE yang dilakukan terlapor di media sosial melalui akun messenger miliknya.


Setelah menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi ahli Kominfo, dan meminta pendapat dari ahli bahasa dan pidana, Polres Kotabaru SP3kan kasus ini, dan dituangkan dalam surat pemberitahuan hasil perkembangan penyelidikan Nomor : B/05/III/2021/Reskrim. Ditandatangani Kasat Reskrim Polres Kotabaru AKP Abdul Jalil.


Kapolres Kotabaru AKBP Andi Adnan Syafruddin, melalui Kasatreskrim AKP Abdul Jalil, yang dikonfirmasi melalu via WhatsApp, Senin (29/03/2021) mengatakan sebelum SP3 atau henti lidik, pihaknya sudah berkordinasi dan mendengarkan keterangan para saksi ahli.


"Sebelum SP3 henti lidik, penyidik sudah berkoordinasi sebelumnya dengan saksi ahli Kominfo, dan meminta pendapat dari ahli pidana dan ahli bahasa," ujar Abdul Jalil.


Menanggapi hal itu, kuasa hukum paslon 2 BHD M Hafidz Halim, melalui via WhatsApp, mengaku tidak puas dengan surat SP3 atau henti lidik, yang dituangkan dalam surat oleh Reskrim Polres Kotabaru.


"Kalau ditanya kepuasan tentu kami jawab tidak puas, karena dalam surat yang kami terima terkait penghentian penyelidikan didapat alasan adanya penafsiran dari ahli ITE tentang unsur tindak pidana pencemaran nama baik oleh Akun Erfan Erf melalui massenger Facebook kepada saksi," kata Hafidz


Menurutnya, lebih lanjut dijelaskan Hafidz, mesti adanya ahli bahasa dan ahli hukum pidana yang menjabarkan isi percakapan tersebut.


"Setelah kami diskusikan dan mendengar keterangan beberapa ahli hukum pidana salah satunya pakar hukum pidana Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH. MH., Cpcle yang juga merupakan Dosen Universitas Bayangkara Jakarta, tentu kami akan meminta ulang pemeriksaan dengan bersurat kepada Institusi yang memiliki kewenangan," pungkasnya.


(Her)

8 tampilan0 komentar