Berbeda Dari PSBB, PPKM Hanya Membatasi Kegiatan Masyarakat

TERAS BANUA, BANJARMASIN - Pemerintah pusat kembali mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat guna menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

Petugas batasi jam operasional cafe saat PSBB lalu (dok terasbanua.com)

Kebijakan ini diambil setelah mencermati kasus Covid-19 di daerah Jawa dan Bali meningkat, sehingga presiden Joko Widodo mengambil langkah dengan menurunkan instruksi terhadap pemerintah daerah untuk penerapan PPKM yang rencananya akan di mulai tanggal 11-25 Januari mendatang.


Dalam kebijakan ini pemerintah mengunakan istilah baru yakni PPKM (Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).


Berbeda dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), pemberlakukan PPKM nanti tidak ada pelarangan seperti halnya saat PSBB yang berlaku awal pandemi.


Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan, HM Muslim, menjelaskan bahwa penerapan PPKM itu lebih membatasi kegiatan masyarakat tanpa ada larangan hingga penutupan.


"Jadi pembatasannya itu ada pada kegiatannya dibatasi, lingkupnya apa saja, waktu dan durasinya. Misal berkaitan dengan tempat kegiatan contohnya, cafe, rumah makan dan tempat lainnya biasanya banyak dikunjungi orang itu nanti pada saat penerapan PPKM dibatasi hanya 25 persen saja terisi. Selain itu waktunya juga dibatasi, misalnya mall tutupnya jam berapa nanti tutupnya lebih awal," papar Muslim, saat dihubungi melalui sambungan telpon, Minggu (10/1/2021).


Setelah mendapat instruksi dari presiden Jokowi, sapaan akrab beliau. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun, langsung mengintruksikan setiap kabupaten/kota untuk siap melaksanakan PPKM.


"Pemprov Kalsel telah menekankan kepada Wali Kota dan Bupati di daerah untuk melaksanakan PPKM," ucapnya.


Dalam penerapan PPKM di setiap kabupaten/kota di Kalsel tentunya harus diimbangi dengan 3T guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kalsel.


"Jadi PPKM harus diiringi juga dengan 3T testing, tracing, dan treatment. Untuk testing kita harus mengunakan rapid test antigen terutama misalnya dalam pelaksanaan yustisi. Jadi beriringan itu jalannya," jelasnya.


Selain sudah menyiapkan rapid test antigen untuk masyarakat dalam PPKM ini, Pemerintah Provinsi Kalsel, juga telah menyiapkan tempat karantina untuk mereka yang nantinya dinyatakan positif Covid-19.


"Tempat karantina, di dalam pelaksanaan PPKM ini dimintakan kembali kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan kembali. Kalau kita di provinsi tetap stay by terus dan siaga," pungkasnya.


(Hamdiah)

5 tampilan0 komentar