Bahas Rencana Revitalisasi, Pemkot Banjarmasin Gelar Pertemuan Bersama Warga Pasar Batuah

terasbanua.com, Banjarmasin - Pemerintah Kota Banjarmasin berencana melakukan revitalisasi terhadap Pasar Batuah di Kecamatan Banjarmasin Timur pada tahun 2022 ini.



Kini pada Selasa (24/5/2022) pihak Pemerintah Kota menggelar pertemuan bersama LBH Ansor selaku tim hukum Pasar Batuah di Mapolresta Banjarmasin dengan tujuan mencari jalan tengah perihal tersebut.


Dalam pertemuan yang diinisiasi oleh Kapolresta Banjarmasin bersama Dandim 1007/Banjarmasin itu, Sekdakot Banjarmasin Ikhsan Budiman menjelaskan bahwa tenggat waktu untuk melakukan revitalisasi tersebut paling lambat hanya tersisa satu bulan tepatnya hingga Juni mendatang.


Mengingat hal tersebut, maka dari itu pertemuan ini dilakukan guna menyampaikan perihal program revitalisasi Pasar Batuah, waktu pelaksanaan, dan hal hal yang ditawarkan.


"Karena kami sadar pemindahan ini ada berberapa aspek yang harus diperhatikan, maka dari itu ada beberapa kompensasi yang kami tawarkan salah satunya mengenai pemindahan mereka ke rusunawa Ganda Maghfira, Pekauman dan dibebaskan selama satu tahun untuk masa sewa," jelasnya.


"Selain itu, akan kita lakukan pembinaan untuk menjadi pedagang di pasar pasar yang dikelola Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga semua keluhan bisa teratasi," tambahnya. Selasa (24/5/2022).


Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya akan tetap melanjutkan rencana, meskipun dilakukan gugatan PTUN dari pihak Pasar Batuah.


"Karena gugatan tersebut tidak menghalangi terhadap pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan," terangnya.


Ia mengungkapkan hal tersebut berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kabag Hukum tentang ketentuan tata beracara di PTUN dalam pertemuan hari ini.


"Bahwa gugatan PTUN terhadap keputusan tata usaha negara itu dianggap benar selama ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa keputusannya berbeda. Jadi selama belum ada keputusan pengadilan maka kita mengacu pada putusan tata usaha negara yang sudah keluar lebih dulu," ungkap Sekdakot Banjarmasin.


Dengan berpacu pada hal tersebut, ia mengatakan itu merupakan salah satu bentuk menghargai proses hukum dengan cara tidak melakukan penundaan terhadap proses revitalisasi pasar batuah.


"Sampai saat ini kan tidak ada keputusan PTUN untuk melakukan penundaan," ujarnya.


Ia juga mengungkapkan saat ini pihaknya sedang dalam proses penyerahan aset setelah itu akan dilanjutkan dengan SP.


"Setelah itu baru segera kita lakukan pembangunan di lokasi tersebut," tuturnya.


Namun, pertemuan tersebut seakan bulm juga menemukan titik tengah


Salah satu Tim Hukum LBH Ansor, Syaban Husin Mubarak mengatakan bahwa ada dua tuntutan yang disampaikan dari pihak masyarakat yaitu pertama tidak atau ditunda proses revitalisasi dan kedua adanya ganti rugi yang layak.


"Yang mana kedua hal tersebut belum dapat dipenuhi oleh pihak Pemerintah Kota Banjarmasin,"


Ia menjelaskan selain PTUN pihaknya juga berencana untuk melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Banjarmasin. Gugatan tersebut dilakukan untuk mencari dasar besaran ganti rugi yang harus dibayar Pemkot Banjarmasin nantinya.


"Jika Pemerintah Kota Banjarmasin belum memberikan ganti rugi yang layak nanti kami carikan dasar yaitu di Pengadilan Negeri, kita tunggu berapa besaran yang diputuskan di Pengadilan Negeri," ujarnya.


Syaban mengungkapkan bahwa akar permasalahan adalah kepemilikan lahan, bukan masalah pasar. Dimana Pemkot memiliki sertifikat lahan dan warga memiliki hak atas kepemilikan.


"Maka dari itu permasalahannya dilahan, bukan di masalah pasar," ungkapnya.


Perihal perpindahan ke rusunawa dan diberikan kios di sejumlah pasar. Syaban Husin Mubarak mengatakan hal tersebut tidak sebanding serta tak dapat menjamin kehidupan warga menjadi lebih baik.


"Itulah salah satu alasan penolakan warga terhadap revitalisasi ini, intinya kami minta ganti rugi yang adil dan layak," tutupnya.


(Krisna)

3 tampilan0 komentar