Aturan Izin Usaha Melalui Aplikasi OSS Buat Pemko Banjarmasin Kecolongan

terasabanu.com, Banjarmasin - Adanya aturan dalam mendapatkan perizinan usaha yang di dapat langsung dari di pemerintah pusat dengan mengunakan aplikasi Online Single Submission (OSS) dinilai sangat bebani pemerintah daerah.



Pasalnya, tak jarang aturan tersebut sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah khusunya di Kota Banjarmasin.


Salah satunya, adanya cafe yang berdiri di objek vital, tepat di samping Rumah Dinas Kapolda Kalsel yang berada di Jalan MT Haryono, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah.


Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menegaskan bahwa selama ini Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin tidak pernah mengizinkan sebuah cafe berdiri di Rumah Dinas Kapolda Kalsel tersebut.


"Tahu-tahu dapat izin setelah kita cek ternyata dapat izin dari OSS itu, termasuk juga penjualan minuman keras," ucap Ibnu kepada awak media, Jumat (12/8/2022).


Sebelumnya, Ibnu menuturkan pihak cafe telah mengajukan izin sejak tiga tahun lalu. Namun Pemko Banjarmasin tetap kekeh tidak memberikan izin dengan alasan letaknya yang tidak strategis karena berdiri di objek vital.


Hal tersebut juga turut disampaikan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Apeksi 2022 di Kota Padang agar pelaksanaan perizinan secara online bisa diberikan jika mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah.


"Itu lah kelemahan dari OSS, tapi kami daerah ingin soal perizinan ini melibatkan pemerintah daerah. Jangan sampai daerah menerima dampak tidak baik dari perizinan tersebut," jelasnya.


Tak dipungkiri, perizinan usaha secara online di aplikasi OSS memiliki kelemahan di samping memudahkan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan izin mendirikan usaha.


"Ya kita akui ada kecolongan dengan perizinan langsung di pusat ini karena tidak melalui pemerintah daerah dan juga izin tetangga," terang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTPS) Kota Banjarmasin Ari Yani saat dikonfirmasi secara terpisah.


Ari menerangkan bahwa dulunya sebelumnya mendapat izin usaha, masyarakat yang mendirikan usaha harus melampirkan Surat Keterangan Tempat Usah (SKTU).


Dimana menurutnya, adanya SKTU itu sangat membantu pihaknya dari perizinan daerah dalam pengawasannya.


"Sekarang ada OSS ini terlalu mudah dan sisi pengawasan akhirnya di lingkungan sekitar usaha itu tidak mengetahui kegiatan tersebut," ujarnya.


Ia menuturkan bahwa dari pihaknya juga tidak bisa melakukan pencabutan izin usaha meskipun telah menerima aduan.


"Tapi kalau memang itu melanggar kami koordinasikan dulu dengan DPMPTPS dari pusat sesuai dengan mekanisme yang berlaku," tandasnya.


Tentunya ini juga jadi PR bagi pihaknya, dimana pihaknya juga sebelumnya sudah pernah menyampaikan DPMPTPS pusat mengenai persoalan ini. Agar ada jalan keluar.



Hamdiah

9 tampilan0 komentar