APBD Kotabaru Tahun Anggaran 2020 Mencapai 54,82 Miliar

terasbanua.com, Kotabaru - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kotabaru Tahun 2020, disampaikan dalam acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Kotabaru masa Persidangan II Rapat ke- 9 Tahun Sidang 2020/2021.

Syairi Mukhlis, terima dokumen laporan pertanggungjawaban Bupati Kotabaru. Foto : Her
Syairi Mukhlis, terima dokumen laporan pertanggungjawaban Bupati Kotabaru. Foto : Her

Rapat Paripurna penyampaian pertanggungjawaban Bupati, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kotabaru, di ruang Aula Rapat DPRD Kotabaru, Rabu (31/3/2021).


Ketua DPRD Kotabaru Syairi Muhklis terima nota pengantar laporan pertanggung jawaban Bupati Kotabaru tahun 2020, yang di sampaikan oleh Plh Bupati Kotabaru melalui Asisten Perekonomian dan pembangunan H. Akhmad Rivai.


"Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh peraturaan Perundang-undangan nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan daan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah," ujar Syairi Muhklis.


Acara rapat paripurna sudah kewajiban DPRD Kotabaru untuk mengadakan rapat paripurna untuk menerima nota pengantar pertanggung jawaban Bupati yang telah disusun dalam bentuk dokumen LKPJ.


"Alhamdulillah pada tahun 2020 ini berkat kebersamaan dan sinergi dengan semua pihak, ekskutif, legeslatif,masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya baik dipemerintah Pusat dan Daerah sehingga kita dapat meraih keberhasilan dalam membangun Kotabaru," ungkap Syairi.


Asisten Perekonomian dan pembangunan H. Akhmad Rivai, mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) memberikan kontribusi pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar 141,6 miliar rupiah. Sedangkan dana perimbangan memberikan kontribusi yang signifikan 1,12  triliun rupiah, kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2020 Sebesar 54,82 miliyar rupiah.


"Dengan penyampaian LKPJ ini semoga ada masukan yang konstruktif dari DPRD Kabupaten Kotabaru agar pembangunan dapat diselesaikan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat." tutupnya


Sekedar diketahui, nantinya berkas LKJP ini akan dibahas, oleh DPRD Kabupaten Kotabaru, dan akan menjadi rekomendasi dewan kepada kepala daerah, untuk kelangsungan penyelenggaran pemerintahan paling lambat 30 hari, setelah berkas disampaikan.


(Her)

6 tampilan0 komentar