• Krisna

Aparat Bersenjata Larang Kuasa Hukum Masuk Ruang Mediasi, Netralitas PA Martapura Dipertanyakan

terasbanua.com, Martapura - Ada hal yang tidak biasa terjadi Pengadilan Agama (PA) Jalan Perwira Martapura, Kabupaten Banjar pada Rabu (29/9/2021) kemarin.

Ali Murtadlo, Kuasa Hukum tergugat memasukan laporan keberatan terhadap intervensi penanganan perkara.

Terlihat sejumlah aparat bersenjata laras panjang dan rompi anti peluru berjaga tidak memperbolehkan orang masuk ke ruang mediasi pengadilan tersebut.


Diduga kejadian tidak biasa tersebut, berkaitan dengan perkara untuk menarik gugatan SN (35), warga Martapura terhadap suaminya yang berisial KH (41), Banjarmasin. Perkara itu sendiri resmi terdaftar di PA Martapura dengan register Perkara No: 852/Pdt.G/2021/PA Mtp, Tangal: 14-9-2021.


Bahkan, penjagaan tersebut tidak memperkenankan kuasa hukum tergugat cerai, Ali Murtadlo masuk untuk mendampingi kliennya. Mendapatkan perlakuan seperti itu, pihak kuasa hukum dengan tegas mengaku keberatan dan mempertanyakan netralitas independensi hakim mediator.


"Padahal klien kami beritikad baik masih ingin memperbaiki hubungan dengan istrinya. Mereka hidup rukun 16 tahun dan sudah dikaruniai dua anak. Namun, yang sangat kami sayangkan, ada pihak tertentu yang sengaja mengerahkan sejumlah aparat bersenjata lengkap, sehingga terkesan ada pihak yang tak ingin klien kami memperbaiki hubungan," terangnya.


Menindak lanjuti hal tersebut, kini pada Kamis (30/9/2021) Ali Murtadlo menegaskan bahwa pihaknya telah membuat laporan ke Pengadilan Tinggi Agama di Kota Banjarbaru dan Badan Pengawas pada Mahkamah Agung di Jakarta.


"Alhamdulillah, surat sudah kami kirimkan ke PTA diterima dengan baik oleh panmud hukum dan akan segera ditindak lanjuti," ucap Sekretaris DPC Peradi Banjarmasin tersebut.


"Selain itu, kami juga mengirimkan surat ke Banwas MA RI, DPN Peradilan selaku naungan kami dan Polda Kalsel perihal pengaman bersenjata serta PWI kami juga mengirim tembusan," lanjutnya.


Ali berharap dengan pihaknya menyampaikan laporan tersebut, tidak ada lagi ke depannya oknum oknum pengadilan yang bersifat arogansi serta menghargai dan menjunjung tinggi hukum acara yang berlaku.


"Kami juga berharap agar dalam penanganan perkara baik itu Majelis Hakim, Hakim Mediator ataupun Ketua Pengadilan, tidak ada lagi yang mengintervensi penanganan perkara yang sedang terjadi," tutupnya.


(Krisna)

44 tampilan0 komentar