Aliansi Pemuda Kotabaru Minta Usut Tuntas Perambahan Lahan Milik Negara

terasbanua.com, Kotabaru - PT Bersama Sejahtera Sakti, yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Pulau Laut Timur melakukan aktivitas sejak tahun 1992 silam, mendapat tuntutan dari Aliansi Pemuda Kotabaru.

Puluhan masa menggelar pernyataan sikap dengan membawa lembaran karton dan surat tuntutan yang dibacakan oleh koordinator aksi di halaman pabrik PT Bersama Sejahtera Sakti, dengan pengamanan anggota kepolisian beserta jajaran Koramil Pulau Laut Timur, pada Selasa (07/09/2021).


Lembaran surat yang ditandatangani bersama berisi bunyi tuntutan,

1. Hentikan atau stop perambahan yang sudah terjadi di kawasan cagar alam.

2. meminta kepada penegak hukum agar mengusut tuntas perambahan yang diduga dilakukan oleh PT BSS sehingga merugikan negara.

3. menuntut agar PT BSS memberikan jalannya sendiri agar truk sawit miliki PT BSS tidak menghambat atau menghalangi akses jalan masyarakat.


Tuntutan diterima langsung oleh kepala pabrik kelapa sawit, Daniel Saragie.


Aliansi Pemuda Kotabaru menilai PT BSS telah melakukan perambahan lahan hingga ke kawasan hutan produksi (HP), dan kawasan cagar alam (CA), dan penggunaan jalan milik negara dijadikan akses muat buah kelapa sawit.


Ratusan hektar luasan lahan kebun kelapa sawit milik PT BSS diduga merambah sampai kelahan milik negara yang masuk dalam areal konsesi PT Inhutani II.


Akibat dari perambahan itu, koordinator aksi Muhammad Akbar, meminta kepada penegak hukum agar mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Bersama Sejahtera Sakti.


"Kepada Penegak hukum, usut tuntas kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang berjalan selama puluhan tahun lamanya," tutur Akbar.


Akbar mengaku kecewa, kunjungannya ke perusahaan untuk menyampaikan aspirasinya hanya bisa tersalurkan melalui kepala pabrik kelapa sawit milik PT BSS.


"Kami berharap, kedatangan kami ke perusahaan bisa bertemu dengan petinggi perusaahan yang bagian perkebunan," harap Akbar.


Puluhan tahun lamanya, lanjut Akbar ratusan hektar lahan milik negara yang dirambah ditanami kelapa sawit terindikasi tidak bayar pajak kepada negara. 


"Kalau tidak ada tindak lanjut dari perusahaan terkait tuntutan yang kami sampaikan, kami akan kembali melakukan aksi yang lebih dahsyat lagi," pungkas Akbar.


Usai melakukan tandatangan tanda terima tuntutan masa, kepala pabrik PT BSS Daniel Saragie, mengaku hanya bisa menerima surat tuntutannya, Ia mengaku tidak bisa mengambil keputusan.


"Ini bukan wewenang saya, jadi disini saya hanya bisa menerima dan akan disampaikan kepimpinan pemangku kebijakan," ujar Daniel.


(Her)

4 tampilan0 komentar