Aksi Demo Buruh, DPRD Kalsel Aminkan Tuntutan

terasbanua.com, Banjarmasin - Ratusan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, pada Rabu (23/2/2022) di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.



Aksi tersebut dilakukan karena menurut Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalimantan Selatan, Yoeyoen Indharto bahwa pihaknya merasa selalu disia-siakan dan disengsarakan oleh pihak pemerintah.


Tidak hanya sampai disitu, keadaan semakin parah dengan terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).


"Itu uang kami, kami yang kerja, kenapa mereka yang mengatur seenaknya. Pemerintah seakan tidak adil dan jahat, kalau tidak jahat, kenapa menyengsarakan rakyatnya, khususnya untuk kaum buruh," tegasnya menolak kebijakan tersebut.


Dalam unjuk rasa yang diikuti berbagai organisasi buruh di Kalsel tersebut, terlihat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi gesekan antara petugas yang berjaga dan pengunjuk rasa.


Setelah beberapa saat melakukan demo dan audiensi, akhirnya tuntutan buruh diaminkan oleh Ketua DPRD Kalsel Supian HK. dengan hasil, Ketua DPRD Kalsel sepakat mendukung pencabutan aturan terbaru pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di usia 56 tahun.


"DPRD Kalsel mendukung pencabutan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan kembalikan ke Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT," ucapnya.


(Krisna)

2 tampilan0 komentar