• Krisna

Air Tidak Hanya Lewat Saja, Polda Kalsel Akan Tertibkan Tambang Ilegal

terasbanua.com, Banjarmasin - Terkait kunjungan Komisi III DPR RI ke Polda Kalsel, Ketua Tim rombongan anggota Komisi III DPR RI H. Desmond Junaidi Mahesa mengatakan rapat kali ini adalah suatu langkah antisipasi agar bencana banjir di Kalsel tidak terjadi lagi kedepannya.

Irjen Pol Rikwanto, Kapolda Kalsel saat memberikan keterangan pers. Foto : Krisna

"Persoalan hari ini kan tidak tiba-tiba terjadi hari ini, jadi tadi kami bicara dengan pak Kapolda, bagaimana langkah berikutnya agar banjir terparah di Kalsel ini tidak terulang lagi," ucap H. Desmond Junaidi Mahesa.


"Perlu upaya penegakan hukum yang sifatnya mengantisipasi sejumlah persoalan-persoalan," tambahnya.


Ia juga menjelaskan pihaknya akan melakukan kajian mengenai hubungan antara kegiatan yang mungkin berdampak di Pegunungan Meratus dengan adanya bencana banjir saat ini.


"Seperti kata Pak Sahbirin kita orang Banjar tau kalau biasanya biarpun El Nino air lewat saja, namun kenyataannya sekarang tidak. Apakah air itu terlalu banyak karena dampak penggundulan hutan? Disinilah nanti penegakan hukum akan dilakukan," terangnya.


H. Desmond Junaidi Mahesa juga menjelaskan mengenai persoalan tambang di Kalsel bukanlah hal yang baru, kembali lagi mengenai perizinannya di masa lalu dari Bupati dan bagaimana perizinannya ke tingkat Gubernur.


"Bagaimana dengan persyaratan lingkungannya? Senada dengan yang dikatakan bapak Kapolda, hal hal yang seperti inilah sumber masalah yang berdampak pada saat ini," tuturnya.


Menurutnya, peran penegakan dari Departemen Pertambangan sangat penting dalam persoalan tambang di Kalsel karena semua perizinan tambang ada filternya yaitu Clear And Clean (CNC).


Selain itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto pun menegaskan bahwa pihaknya akan menindak lanjuti hasil pertemuan tersebut dengan melakukan penertiban terhadap tambang tambang yang diduga ilegal di Kalsel.


"Tidak ada lagi yang berbicara koridor, tidak ada lagi yang menggali lobang melanggar aturan dan bagi yang mempunyai IUP atau PKP2B agar melaksanakan kewajiban untuk reklamasi," tegasnya.


Lebih lanjut, dia mengungkapkan komitmennya bahwa Polda Kalsel akan menelusuri dari hilir dan hulu, masalah pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, dengan harapan kedepannya tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang berakibat pada kebocoran keuangan negara dan berakibat juga dengan munculnya bencana alam.


"Selesai gali, tutup, tinggalkan, reklamasi yang baik. Sehingga tidak menjadi dampak bencana kemudian hari," terang Kapolda Kalsel.


Dalam menjalankan tugas tersebut, ia juga berharap adanya dukungan dari pihak stakeholder yang ada terutama pemerintah daerah setempat untuk sama sama saling membantu untuk kebaikan Kalsel.


(Krisna)

170 tampilan0 komentar