Aduan Tim Denny Indrayana, DKPP Putuskan 1 Komisioner Bawaslu Kalsel Langgar Kode Etik

terasbanua.com, Banjarmasin - Sidang etik yang diketuai Prof. Muhammad, dilaksanakan Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), Rabu (10/2/2021), secara daring. Sidang etik tersebut buntut laporan Tim calon Gubernur Kalsel, Denny Indrayana terhadap lima Komisioner Bawaslu Kalsel.

Ketua Bawaslu Kalsel memberikan keterangan usai mengikuti sidang etik DKPP. foto istimewa

Satu dari lima komisioner Bawaslu Kalsel yaitu Azhari Ridhanie selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran divonis melanggar kode etik dan mendapatkan sanksi teguran keras. Empat komisioner lainnya Erna Kasypiah, Aris Mardiono, Iwan Setiawan, dan Nur Kholis Majid, menerima vonis rehabilitasi nama baik karena dianggap tidak bersalah.

Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah, mengatakan pelanggaran etik bagi satu anggotanya dinilai majelis hakim perihal mekanisme internal dalam pelampiran Form A-11 yang merupakan dokumen hasil kajian dalam penanganan pelanggaran yang tidak tersampaikan kepada pimpinan lain.


Ia menyebut peringatan keras levelnya berada di atas vonis biasa, namun di bawah putusan pemberhentian. Menurut Erna komisioner diperingati agar tidak terulang hal demikian.

Dikatakan Erna, sesuai putusan DKPP kesalahan yang dilakukan hanya menyangkut lampiran form A-11 yang tidak disampaikan kepada pimpinan lain. Putusan DKPP bukan terkait proses vonis bawaslu terhadap laporan pasangan calon (paslon) terhadap paslon lainnya.


"Jika mendengar pembacaan putusan tadi hanya karena form A-11  saat pleno tidak tersampaikan ke pimpinan lain. Dari sisi lain, pemeriksaan laporan, mekanisme 3 plus 2 hari, kepastian hukumnya terjawab dengan baik. Hanya saja dalam mekanisme internal form A 11 itu tidak terbaca pimpinan lain. Form itu dibuat dan ditandatangani koordinator divisi penanganan pelanggaran, itu menjadi salah satu pertimbangan hukum," bebernya.


(Ri)

5 tampilan0 komentar