9 Kelurahan Jadi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan di Tahun 2023 oleh Pemko Banjarmasin

terasbanua.com, Banjarmasin - Terdata masih ada sembilan Kelurahan di Kota Banjarmasin yang masih rawan akan kemiskinan.




Maka dari itu, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melalui Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Banjarmasin fokus untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah tersebut.


"Sembilan kelurahan itu yang jadi fokus dan prioritas penanggulangan kemiskinan di tahun 2023," ungkap Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Ahmad Sauqi usai kegiatan sosialisasi strategi penanggulangan kemiskinan di salah satu hotel berbintang, Kamis (30/6/2022) kemarin.


Sauqi menjelaskan bahwa seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Banjarmasin ikut terlibat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Banjarmasin.


"Seluruh SKPD yang memiliki program kegiatan baik itu melalui anggaran APBD maupun APBN atau DAK yang bisa didapat untuk tanggulangi kemiskinan khususnya sembilan Kelurahan yang jadi prioritas," terangnya.


Adapun data kemiskinan yang ada di Kota Banjarmasin itu, dari data valid yang dimiliki Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin.


"Data itu berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial yang input datanya masing-masing kabupaten/kota," ujarnya.


"Dari Kelurahan diturunkan ke RT yang sudah di verifikasi oleh Dinsos. Itu yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan," imbuhnya.


Sembilan Kelurahan tersebut yakni, Kelurahan Basirih, Pelambuan, Murung Raya, Tanjung Pagar, Mantuil, Gadang, Pekapuran Raya, Alalak Selatan dan Sungai Jinggah.


"Paling tinggi angka kemiskinan itu di wilayah Banjarmasin Selatan karena penduduk di sana lebih padat," tuturnya.


Permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat sendiri hingga saat ini pemicu terbesarnya ialah faktor perekonomian.


Diakuinya sebelum pandemi Covid-19 melanda, angka kemiskinan di Kota Banjarmasin ini sempat mengalami penurunan.


Namun karena pandemi Covid-19 melanda, secara signifikan angka kemiskinan kembali mengalami peningkatan.


"Indikator kemiskinan salah satunya itu tingkat pengangguran terbuka. Orang-orang banyak terdampak saat pandemi itu karena banyak yang di PHK," jelasnya.


Tidak hanya itu, tingkat pendidikan rendah yang dimiliki Sumber Daya Manusia (SDM) juga berpengaruh dan menjadi salah satu indikator kemiskinan.


"Untuk hal itu nanti Dinas Pendidikan yang menanggulangi. Misalnya ada anak yang putus sekolah," katanya.


Ia berharap dengan adanya integrasi dari seluruh kegiatan di SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin, secara bertahap bisa mengurangi angka kemiskinan di Kota Banjarmasin.


"Yang penting ada kesepakatan dan komitmen bersama Pak Wali, Pak Wakil, Pak Sekda dan seluruh SKPD bahwa Bappeda ini mengawal pelaksanaan rencana strategi yang telah kita susun," pungkasnya.



Hamdiah

5 tampilan0 komentar